Shoesmart.co.id JAKARTA — Kebijakan untuk meningkatkan porsi saham yang beredar di publik, dikenal sebagai free float, hingga minimal 15% tidak lagi dipandang sebagai kendala bagi aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal. Sebaliknya, aturan ini justru membuka cakrawala peluang yang luas, terutama bila disinergikan dengan strategi konsolidasi BUMN.
Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, secara tegas memandang kewajiban untuk melepas minimal 15% saham kepada publik, atau mempertahankan porsi tersebut bagi perusahaan yang sudah tercatat, sebagai sebuah potensi besar ketimbang rintangan. Menurutnya, kebijakan free float 15% ini sangatlah positif. Apabila dikombinasikan dengan proses konsolidasi BUMN yang tengah berjalan serta peningkatan porsi saham publik, langkah ini akan secara signifikan membantu memperdalam pasar dan meningkatkan likuiditas, yang merupakan fondasi kuat bagi kemajuan pasar modal nasional, ujarnya pada Kamis (23/4/2026).
Kebijakan free float minimal 15% dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dianggap sebagai katalis positif yang kuat. Khusus bagi BUMN berukuran besar, Oki menjelaskan bahwa porsi 15% tersebut berpotensi menghasilkan nilai penghimpunan dana yang substansial, baik saat belum melantai di bursa maupun ketika melakukan penawaran umum perdana saham (IPO). Investor institusi, baik domestik maupun global, cenderung lebih tertarik pada penawaran saham bernilai besar, mengingat karakteristiknya yang lebih likuid dan stabil. Kebijakan ini juga dipandang strategis untuk memperluas basis investor institusi yang saat ini masih terbatas, sekaligus memperdalam dan meningkatkan likuiditas pasar secara menyeluruh.
Di sisi lain, konsolidasi BUMN membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas emiten. Badan Usaha Milik Negara yang semakin besar dan tidak terfragmentasi ini diyakini memiliki profil kredit yang lebih kokoh, potensi pendapatan yang lebih tinggi, serta diversifikasi bisnis yang lebih baik. Dari perspektif pasar obligasi, kondisi ini berpotensi mempersempit spread, yang pada gilirannya akan mengefisienkan biaya pendanaan. Dukungan berkelanjutan dari negara menjadi sebuah nilai tambah yang tak ternilai.
Meskipun demikian, keberhasilan aksi korporasi seperti IPO tidak hanya ditentukan oleh fundamental perusahaan. Faktor timing atau momentum pasar tetap menjadi penentu keberhasilan utama. Hal ini terbukti dari pengalaman rencana IPO salah satu anak usaha Pertamina yang sempat tertunda. Meskipun perusahaan tersebut memiliki fundamental yang kuat dengan laba bersih sekitar US$4 miliar dan potensi valuasi yang besar, penundaan dilakukan bukan karena kinerja, melainkan kondisi pasar yang dinilai belum kondusif. “Timing sangat krusial. Perusahaan bagus sekalipun bisa gagal melantai jika momentum pasar tidak tepat,” tegasnya.
Selain itu, konsolidasi turut membuka prospek baru bagi BUMN berukuran kecil yang sebelumnya mungkin kurang menarik bagi investor. Setelah digabung, entitas tersebut menjadi lebih besar dan lebih layak untuk menembus pasar modal. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan, prospek pertumbuhan, serta visibilitas pendapatan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor. Namun demikian, dari perspektif lembaga pemeringkat, ukuran yang besar tidak serta-merta menjamin kualitas kredit yang lebih baik atau menghilangkan risiko sistemik.
Penilaian Rating BUMN
Corporate Rating APAC Director Fitch Ratings, Felita, menjelaskan bahwa penilaian terhadap korporasi BUMN dilakukan melalui dua pendekatan utama: kekuatan fundamental perusahaan secara mandiri, serta tingkat hubungan dan potensi dukungan yang diberikan oleh pemerintah.
Felita menilai bahwa tujuan konsolidasi adalah untuk merampingkan struktur, menciptakan sinergi operasional, menghemat biaya, mengurangi duplikasi, dan menyederhanakan pengawasan pemerintah. Selain itu, perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki daya tawar yang lebih kuat dan akses pendanaan yang lebih baik di pasar obligasi maupun saham. Namun, pihaknya tetap akan melihat apakah hal-hal tersebut benar-benar meningkatkan profil kredit perusahaan secara mandiri. Lebih lanjut, entitas hasil konsolidasi juga akan dinilai dari seberapa esensial peran entitas tersebut bagi pemerintah, dan apakah hal tersebut memengaruhi kemungkinan diterimanya dukungan dari pemerintah.
Terdapat empat faktor krusial yang umumnya digunakan untuk menilai probabilitas dukungan pemerintah terhadap BUMN:
Pertama, seberapa besar kontrol pemerintah terhadap pengambilan keputusan dan operasional perusahaan, serta kedekatan dan rutinitas pengawasan yang dilakukan.
Kedua, riwayat dukungan pemerintah sebelumnya, meliputi Penyertaan Modal Negara (PMN), jaminan, atau pemberian aset. Yang terpenting, apakah dukungan tersebut diberikan secara tepat waktu dan konsisten guna menjaga profil kredit perusahaan tetap optimal.
Ketiga, tingkat kepentingan peran BUMN dalam menyediakan layanan publik atau layanan ekonomi yang vital. Penting untuk mengevaluasi apakah kegagalan bayar perusahaan akan memicu risiko sistemik atau mengganggu layanan esensial bagi masyarakat, serta ketersediaan alternatif pengganti.
Keempat, dampak potensial terhadap pasar pembiayaan. Apabila BUMN tersebut mengalami kegagalan bayar, apakah hal itu akan memengaruhi kemampuan dan biaya pendanaan bagi BUMN lain maupun pemerintah sendiri.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
