PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mendesak seluruh kabupaten/kota segera melunasi kewajiban penyertaan modal ke PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalteng. Hal ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan peran Jamkrida dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Desakan tersebut disampaikan Edy Pratowo saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (10/9/2025). Ia menekankan pentingnya memenuhi komitmen penyertaan modal yang telah disepakati sejak tahun 2013. Ketepatan dalam memenuhi kewajiban ini, menurut Wagub, akan menentukan maksimalnya kinerja Jamkrida.
Berdasarkan akta pendirian tahun 2014, modal dasar PT Jamkrida Kalteng ditetapkan sebesar Rp100,51 miliar. Namun, hingga pelaksanaan RUPS, baru Rp86,51 miliar yang telah tersetor. Artinya, masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum memenuhi kewajibannya.
“Bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan kewajiban penyertaan modal, saya minta segera menuntaskan hal ini,” tegas Edy. “Langkah ini akan mendorong PT Jamkrida Kalteng untuk beroperasi dalam skala nasional, meningkatkan gearing ratio penjaminan, dan secara optimal mendukung pembangunan serta perekonomian daerah.”
Prestasi PT Jamkrida Kalteng selama ini patut diapresiasi. Sejak berdiri, perusahaan ini konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor publik, dengan catatan keuangan yang selalu positif. Hingga akhir 2024, Jamkrida telah menjamin lebih dari 25 ribu nasabah dengan volume kredit mencapai Rp2,2 triliun dan total aset Rp223 miliar. Kinerja positif ini berlanjut hingga semester I 2025, dengan jumlah nasabah terjamin meningkat menjadi 29 ribu, volume kredit Rp2,6 triliun, dan aset Rp262 miliar.
Meskipun telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, Edy Pratowo mengingatkan agar Jamkrida Kalteng tidak berpuas diri. “Teruslah berinovasi dan melakukan terobosan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” pesannya. Ia juga mendorong sinergi yang lebih erat antara Jamkrida dengan Bank Kalteng, serta mendorong pendirian BPR daerah di kabupaten/kota. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jamkrida Kalteng memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PT Jamkrida Kalteng harus menjadi pilar penting dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Edy Pratowo. “Semoga Jamkrida terus bertumbuh dan berkembang untuk mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju.”
Direktur Utama PT Jamkrida Kalteng, Eko Multazam, mengakui kinerja perusahaan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun 2023. Ia mengapresiasi dukungan dari seluruh pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemegang saham pengendali. Eko juga optimistis bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 akan melampaui tahun 2024. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi selalu mendorong agar Jamkrida aktif berperan dalam program-program pemerintah daerah.
Ringkasan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mendesak seluruh kabupaten/kota segera melunasi penyertaan modal ke PT Jamkrida Kalteng untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga RUPS tahun buku 2024, masih terdapat kekurangan modal sebesar Rp13,5 miliar dari total modal dasar Rp100,51 miliar. Ketepatan dalam memenuhi kewajiban ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja Jamkrida dan mendukung pembangunan daerah.
PT Jamkrida Kalteng menunjukan kinerja positif dengan meraih opini WTP dan menjamin lebih dari 29 ribu nasabah hingga semester I 2025, dengan volume kredit Rp2,6 triliun dan aset Rp262 miliar. Meskipun demikian, Wagub mendorong inovasi, sinergi dengan Bank Kalteng, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang guna memperluas akses pembiayaan UMKM dan meningkatkan PAD.