Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menambah anggaran negara, meskipun sejumlah lembaga baru telah dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, entitas-entitas anyar tersebut belum memerlukan alokasi dana operasional yang signifikan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (10/9), seusai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa seluruh kebutuhan telah diakomodasi dalam struktur anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. “Tidak, saya pikir sudah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada,” katanya.
Pembentukan berbagai lembaga baru Presiden Prabowo ini merupakan inisiatif untuk memperkuat tata kelola sektor-sektor strategis. Beberapa di antaranya adalah Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, serta Kementerian Haji dan Umrah.
Purbaya Yudhi Sadewa lebih lanjut memastikan bahwa keberadaan lembaga-lembaga baru ini tidak akan menimbulkan beban signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebutuhan dana operasionalnya terbilang terkendali dan tidak berpotensi menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan. “Tambahannya tidak terlalu besar,” imbuhnya, meyakinkan publik tentang pengelolaan keuangan negara yang prudent.
Baca juga:
- Menkeu Purbaya Akan Tarik Rp 200 Triliun dari BI untuk Genjot Ekonomi dan Kredit
Salah satu entitas yang baru dilantik adalah Badan Industri Mineral, dengan Brian Yuliarto – sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) – sebagai Kepala. Pelantikan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8). Badan ini mengemban tugas vital untuk mengelola sumber daya strategis seperti mineral radioaktif dan rare earth (logam tanah jarang). Pemanfaatan kedua jenis mineral strategis ini, menurut Brian, akan difokuskan secara khusus untuk mendukung industri pertahanan dan militer nasional.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga telah menunjuk Didit Herdiawan Ashaf, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk mengurus proyek ambisius pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pesisir Pantura, yang direncanakan membentang luas dari Banten hingga Jawa Timur.
Terakhir, dalam rangkaian pelantikan tersebut, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak resmi dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (8/9). Pembentukan kementerian ini merupakan konsekuensi dari pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang secara hukum mengubah status Badan Penyelenggara Haji menjadi lembaga setingkat kementerian. Perubahan ini secara otomatis mengukuhkan Gus Irfan dan Dahnil Anzar, yang sebelumnya merupakan pimpinan lembaga terkait, pada posisi menteri dan wakil menteri.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo tidak akan membebani APBN. Kebutuhan dana operasional lembaga-lembaga seperti Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dan Kementerian Haji dan Umrah, telah diakomodasi dalam anggaran yang ada.
Menkeu memastikan tambahan dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan tidak akan menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Lembaga-lembaga baru ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola sektor-sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya mineral, proyek tanggul laut raksasa di Pantura Jawa, dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.