Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengajukan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk RAPBN 2026 sebesar Rp 52,016 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan usulan mantan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR pada 14 Juli 2025 lalu, yang mencapai Rp 52.017.195.644.000.
Dalam Raker Komisi XI DPR, Rabu (10/9), Purbaya menyampaikan, “Kami mohon berkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026, yang diusulkan sebesar Rp 52.016.000.000.” Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran ini untuk mendukung peran strategis Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan layanan publik, dan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pagu anggaran Kemenkeu tahun 2026 terbagi berdasarkan fungsi: Rp 47.773.586.873 untuk pelayanan umum, Rp 249.259.263 untuk fungsi ekonomi, dan Rp 3.993.154.864 untuk fungsi pendidikan.
Lebih detail, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, merinci pagu anggaran Kemenkeu dalam RAPBN 2026. Anggaran tanpa BLU mencapai Rp 41,64 triliun, sementara anggaran dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 10,37 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa rincian ini sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Bappenas pada Juli lalu.
Rincian anggaran tanpa BLU meliputi: Rp 90.032.000.000 untuk kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi; Rp 1.997.068.482.000 untuk program pengelolaan penerimaan negara; Rp 24.406.799.000 untuk pengelolaan belanja negara; Rp 289.232.572.000 untuk pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko; dan Rp 49.615.259.817.000 untuk dukungan manajemen.
Sementara itu, anggaran BLU sebesar Rp 10,37 triliun dialokasikan sebagai berikut: Rp 3,93 triliun untuk pengelolaan LPDP; Rp 6,06 triliun untuk BPDP sawit; Rp 43,01 miliar untuk LDKPI; Rp 69,60 miliar untuk badan pengelola dana lingkungan hidup; Rp 95,64 miliar untuk PIP; Rp 163,47 miliar untuk LMAN; dan Rp 15,06 miliar untuk PKN STAN.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan anggaran Rp 52,016 triliun untuk RAPBN 2026. Angka ini sedikit lebih rendah dari usulan sebelumnya sebesar Rp 52.017.195.644.000 yang diajukan oleh Sri Mulyani. Anggaran tersebut meliputi Rp 47,77 triliun untuk pelayanan umum, Rp 249 miliar untuk fungsi ekonomi, dan Rp 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan.
Rincian anggaran meliputi Rp 41,64 triliun tanpa BLU dan Rp 10,37 triliun dari Badan Layanan Umum (BLU). Anggaran tanpa BLU dialokasikan untuk berbagai program seperti kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, serta dukungan manajemen. Sementara itu, anggaran BLU dialokasikan untuk lembaga seperti LPDP, BPDP sawit, dan lainnya.