The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya konflik terbuka di berbagai kota besar di Indonesia. Menyoroti dampak serius yang dapat ditimbulkan, IS2P mendesak semua pihak untuk segera menghentikan eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan bangsa dan komitmen pembangunan berkelanjutan.
Menurut IS2P, kemarahan publik yang kini berujung pada bentrokan dipicu oleh serangkaian masalah mendasar: ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta minimnya transparansi dari pemerintah dan lembaga legislatif. Kondisi ini telah mengubah demonstrasi damai menjadi konflik terbuka yang semakin mengkhawatirkan.
“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda bahwa Indonesia berada di titik kritis. Jika tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (1/9). Pernyataan ini menegaskan betapa gentingnya situasi yang tengah dihadapi.
IS2P juga memperingatkan bahwa berlanjutnya eskalasi konflik akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap negara, memicu ketidakstabilan politik yang secara signifikan menghambat demokrasi, dan mengikis legitimasi lembaga-lembaga negara. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi memicu fragmentasi sosial dan politik yang serius. Bahkan, risiko intervensi asing dikhawatirkan meningkat seiring melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional, mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional.
Apabila situasi ini tidak segera diatasi, IS2P menilai bahwa agenda penting seperti reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan berbagai program pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, IS2P menyerukan enam poin krusial yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan, sebagai langkah mendesak untuk memulihkan keadaan:
1. Menghentikan kekerasan dan provokasi
IS2P mendesak aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia dan menjamin perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan pendapatnya. Tindakan represif dan provokatif, menurut IS2P, hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat komunikasi publik yang transparan
Pemerintah dan legislatif diminta untuk segera membuka komunikasi dua arah yang transparan, mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Transparansi adalah kunci untuk membangun kembali jembatan komunikasi yang rusak.
3. Membuka ruang dialog inklusif
IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menyediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Keterlibatan masyarakat secara setara sangat penting agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan berkelanjutan.
4. Menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu
Penegakan hukum harus dilakukan di atas prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ini termasuk menindak tegas insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota, demi tegaknya keadilan sosial.
5. Meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Ketiga pilar demokrasi—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dituntut untuk bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka harus memperkuat integritas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik yang terkikis dapat dipulihkan.
6. Melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim untuk generasi kini dan mendatang
“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim adalah hal fundamental. Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial,” kata Satrio, menekankan pentingnya agenda lingkungan di tengah krisis.
Lebih lanjut, IS2P menilai bahwa masa depan Indonesia membutuhkan kerja sama kolektif, komitmen yang kuat, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan yang merugikan semua pihak.
“Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” pungkas Satrio, menyerukan persatuan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Ringkasan
Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyatakan keprihatinan atas meluasnya konflik terbuka di Indonesia yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan minimnya transparansi. IS2P mendesak penghentian eskalasi konflik, menekankan dampaknya pada pembangunan berkelanjutan, krisis kepercayaan publik, ketidakstabilan politik, dan potensi intervensi asing yang mengancam kedaulatan negara.
IS2P menyerukan enam poin krusial termasuk menghentikan kekerasan, memperkuat komunikasi publik yang transparan, membuka ruang dialog inklusif, menegakkan keadilan sosial dan hukum, meningkatkan kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim. IS2P menekankan perlunya kerjasama kolektif, komitmen kuat, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat untuk masa depan Indonesia.