Shoesmart.co.id, JAKARTA – Memasuki bulan Maret 2026, belum ada satu pun perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Padahal, tahun 2026 sudah berjalan dua bulan.
Kondisi ini juga tercermin dari minimnya antrean perusahaan yang siap melantai di bursa. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 27 Februari 2026 menunjukkan hanya ada tujuh perusahaan yang sedang dalam proses IPO, dengan nilai mencapai Rp 2,21 triliun.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2025, jumlah perusahaan dalam pipeline IPO OJK mencapai 97 perusahaan, dengan potensi dana yang bisa dihimpun mencapai Rp 14,87 triliun. Terjadi penyusutan signifikan jika dibandingkan dengan data per 30 Januari 2026, di mana terdapat 11 perusahaan yang berencana IPO dengan total nilai Rp 2,72 triliun.
Rupiah Tertekan Sentimen Risk-Off, Ini Proyeksi Kurs Besok Rabu (4/3)
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa seluruh perusahaan yang ada dalam pipeline OJK saat ini sedang berproses sesuai prosedur yang berlaku, tanpa perlu menunggu aturan baru.
“Semua sedang kami proses, tetapi umumnya di awal tahun ada masa peralihan penggunaan dari laporan keuangan,” jelasnya usai konferensi pers Hasil RDKB OJK Februari 2025, Selasa (3/3/2026).
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa tujuh perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline, tidak akan terpengaruh oleh kewajiban minimal free float yang baru, meskipun mereka mendapatkan pernyataan efektif dan persetujuan untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Karena pada saat peraturan Bursa I-A terbaru terbit, misalnya di bulan Maret ini, maka yang akan terkena dampaknya adalah calon perusahaan tercatat baru yang memproses persetujuan pernyataan efektif maupun tercatat setelahnya,” katanya.
Hasan menegaskan bahwa OJK tidak mengarahkan calon emiten untuk menunda IPO dan menunggu perubahan peraturan Bursa I-A diberlakukan. Ia tetap optimistis target penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp 250 triliun dapat tercapai.
Resiliensi Pasar Modal Indonesia di Tengah Gejolak Harga Minyak Global
Sementara itu, Pejabat Sementara Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Jendrik, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan belum adanya perusahaan baru yang tercatat di BEI hingga Maret ini. Fokus utama BEI saat ini adalah kualitas perusahaan yang akan melantai.
“Listing merupakan keputusan strategis masing-masing perusahaan, tetapi kami mengundang perusahaan yang punya fundamental baik untuk bertumbuh lebih lanjut di bursa dan berbagi value dengan investor atau publik,” ujarnya.
Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menilai bahwa aksi IPO dengan nilai jumbo cenderung lebih sulit terealisasi di tengah dinamika pasar modal yang dipengaruhi oleh pengumuman dari MSCI dan Moody’s.
Meski demikian, ia memastikan bahwa tidak ada calon emiten dalam pipeline IPO Mandiri Sekuritas yang menunda atau membatalkan rencana. Bahkan, Mandiri Sekuritas berencana membawa lebih banyak perusahaan untuk IPO tahun ini.
Oki memandang penerapan batas minimal free float 15% akan meningkatkan kualitas dan fundamental perusahaan yang akan listing di BEI, sehingga diharapkan dapat menarik minat investor besar.
“Kalau misalkan yang masuk (IPO) cuma sedikit, kan masalah tradability-nya itu kan jadi berisik. Investor tidak bisa transaksi nantinya di aftermarket, di pasar sekunder,” katanya.
Otoritas Jasa Keuangan Selidiki 32 Dugaan Pelanggaran Pasar Modal
Senada dengan Oki, Presiden Direktur KISI, Kyoung Hun Nam, berpendapat bahwa ketidakpastian pasar akibat sentimen global dan isu indeks MSCI hanya memicu sikap wait and see di kalangan investor.
“Namun kami optimistis aktivitas penghimpunan dana di pasar modal akan berlanjut. Saat ini, kami sekitar tujuh hingga delapan pipeline IPO dan semuanya masih berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa proses IPO umumnya membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan, sehingga sentimen pasar jangka pendek belum berdampak signifikan. Nam memastikan eksekusi IPO di pipeline KISI masih berjalan sesuai dengan rencana.
“Setiap proyek IPO biasanya telah kami bangun lebih dari enam bulan hingga satu tahun, sehingga dampaknya belum signifikan sampai sekarang,” tutur Nam.
Nam menambahkan bahwa proyek IPO yang sedang ditangani berasal dari sejumlah sektor strategis, meliputi perbankan, pariwisata, pertambangan, dan infrastruktur.
Dari delapan perusahaan yang ada di pipeline KISI, beberapa di antaranya merupakan perusahaan dengan nilai emisi di kisaran Rp 2 triliun–Rp 3 triliun, yang tergolong sebagai perusahaan lighthouse.
Ringkasan
Memasuki Maret 2026, aktivitas IPO di Indonesia masih lesu dengan hanya tujuh perusahaan dalam proses IPO senilai Rp 2,21 triliun, jauh lebih sedikit dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. OJK menyatakan proses IPO perusahaan-perusahaan tersebut berjalan sesuai prosedur dan tidak terpengaruh aturan baru terkait free float. OJK optimis target penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp 250 triliun dapat tercapai.
BEI menekankan fokus pada kualitas perusahaan yang akan listing, sementara pelaku pasar seperti Mandiri Sekuritas dan KISI optimis terhadap prospek IPO meskipun ada dinamika pasar. Penerapan batas minimal free float 15% diharapkan meningkatkan kualitas perusahaan yang listing dan menarik minat investor. Beberapa perusahaan dengan nilai emisi besar juga sedang dalam antrean IPO, berasal dari sektor strategis seperti perbankan, pariwisata, pertambangan, dan infrastruktur.
