Ringkasan Berita:
- Luky Alfirman dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan digantikan pelaksana harian.
- Sosok eks anak buah Sri Mulyani Indrawati ini dikenal lama berkarier di Kemenkeu dan pernah menjabat sejumlah posisi strategis.
- Pencopotan tersebut memicu sorotan publik serta spekulasi terkait dinamika internal dan arah kebijakan fiskal ke depan.
Kabar mengejutkan datang dari Gedung Kementerian Keuangan. Nama Luky Alfirman, pejabat senior yang telah lama mengabdi di institusi tersebut, mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Keputusan krusial ini diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebuah langkah yang segera memantik diskusi hangat di kalangan pemerintahan, ekonom, dan masyarakat luas.
Pencopotan Luky Alfirman bukan hanya sekadar rotasi jabatan biasa. Sosoknya dikenal sebagai pejabat karier yang memiliki rekam jejak panjang dan signifikan dalam pengelolaan fiskal serta perumusan kebijakan anggaran negara. Ia juga erat kaitannya dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di mana Luky pernah menjadi salah satu “anak buah” kepercayaannya. Selama masa jabatannya sebagai Dirjen Anggaran, perannya sangat sentral dalam menyusun dan mengawal postur APBN, khususnya di tengah fluktuasi dan tantangan ekonomi yang dinamis. Keterlibatannya dalam pembahasan strategis mengenai belanja negara, subsidi, hingga berbagai inisiatif reformasi fiskal menjadi bukti dedikasinya.
Langkah pencopotan ini telah dikonfirmasi dan efektif sejak Selasa (21/4/2026) sore, dengan penunjukan pelaksana harian (Plh) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan informasi mengenai posisi baru Luky Alfirman, dan proses penetapan pejabat definitif masih dalam tahap berjalan. Menariknya, pada waktu yang sama, Purbaya juga memberhentikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, menambah deretan perubahan strategis di tubuh Kementerian Keuangan. Kejadian ini sontak memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika internal kementerian serta potensi arah baru dalam kebijakan keuangan negara ke depan. Publik pun kini menantikan penjelasan resmi dan perkembangan lanjutan dari polemik yang menyertai nama pejabat senior ini.
Profil Lengkap Luky Alfirman: Rekam Jejak Panjang di Kemenkeu
Luky Alfirman bukanlah nama asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia memulai karier pengabdiannya sebagai abdi negara sejak 1 Maret 1995, pertama kali bertugas di Direktorat Jenderal Pajak. Selama lebih dari seperempat abad, Luky telah menapaki berbagai posisi strategis, mulai dari level teknis hingga manajerial puncak, menunjukkan konsistensi dan kompetensinya dalam mengelola keuangan negara.
Dalam riwayat pendidikannya, Luky Alfirman meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994. Tidak berhenti di situ, pria kelahiran Bandung tahun 1970 ini kemudian melanjutkan studinya dan berhasil meraih gelar PhD in Economics dari University of Colorado, sebuah bekal akademik yang memperkuat kapasitasnya dalam analisis ekonomi dan kebijakan fiskal.
Kariernya di Kemenkeu terus menanjak, dengan kepercayaan memegang sejumlah jabatan penting. Ia pernah menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta menjabat sebagai Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Puncak kariernya semakin bersinar ketika ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hingga akhirnya, pada Mei 2025, Luky Alfirman dipercayakan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, untuk memimpin Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, menggantikan Isa Rachmatarwata yang tersandung kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain tugasnya di Kemenkeu, Luky Alfirman juga aktif sebagai Komisaris Bank Mandiri, menunjukkan kapasitasnya yang multi-dimensi.
Harta Kekayaan Luky Alfirman yang Mencapai Puluhan Miliar Rupiah
Sebagai pejabat publik, Luky Alfirman juga menjadi sorotan terkait total harta kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2026, Luky tercatat memiliki total kekayaan fantastis senilai Rp52,8 miliar. Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset berupa kas dan setara kas, surat berharga, serta tanah dan bangunan.
Berikut adalah rincian lengkap harta kekayaan Luky Alfirman sesuai LHKPN:
I. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp13.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/225 m2 di KAB / KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp4.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/113 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp3.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 846 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp5.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp550.000.000
- MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp60.000.000
- MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp150.000.000
- MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp210.000.000
- MOBIL, HONDA CITY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp130.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp205.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp15.034.806.720
E. KAS DAN SETARA KAS Rp23.099.474.305
F. HARTA LAINNYA Rp938.647.544
Sub Total Rp52.827.928.569
II. UTANG Rp0
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp52.827.928.569
Purbaya Yudhi Sadewa Lakukan Perombakan, Tiga Jabatan Penting Berstatus Plh/Plt
Konfirmasi mengenai pencopotan Luky Alfirman secara langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang,” terang Purbaya saat dimintai konfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026), seperti yang dilansir dari Kompas.com. Penunjukan pelaksana harian ini berlaku efektif sejak Selasa (21/4/2026) sore, bertujuan untuk menjaga kelancaran roda organisasi sambil menunggu proses penetapan pejabat definitif.
Selain Luky Alfirman, Purbaya juga mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, yang juga kini posisinya diisi oleh pelaksana harian. Tidak hanya itu, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan pun saat ini belum terisi secara definitif dan diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin. Dengan demikian, terdapat tiga posisi strategis di Kementerian Keuangan yang tengah dalam transisi kepemimpinan.
Menteri Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan tiga nama calon pejabat definitif untuk posisi-posisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan ini direncanakan akan dilakukan pada awal hingga pertengahan Mei, menandakan babak baru dalam struktur kepemimpinan dan arah kebijakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
(TribunNewsmaker.com/TribunSumsel.com)
