Shoesmart.co.id JAKARTA. Tantangan yang cukup besar masih membayangi proses initial public offering (IPO) di pasar modal domestik Indonesia. Kondisi ini menjadi sorotan, terutama mengingat target ambisius Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berambisi mencapai 1.100 emiten dan kapitalisasi pasar senilai Rp 25.000 triliun pada akhir masa jabatan mereka.
Prioritas utama dalam mencapai target tersebut adalah menjaga kualitas emiten yang akan melantai di bursa. Demikian pandangan Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy. Dalam diskusi RISE FORUM 2025 yang berlangsung Rabu lalu (6/8/2025), Budi menegaskan, “Jumlah emiten yang besar memang bagus untuk pasar modal, tetapi kita harus berhati-hati agar yang masuk ke pasar modal bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil yang kinerjanya kurang stabil.” Ia juga menyoroti bahwa pendorong utama indeks pasar saham Indonesia saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan konglomerat besar, sementara performa saham-saham di LQ45 justru terlihat tertinggal.
Di sisi lain, Budi Frensidy juga menyoroti potensi masalah yang dapat timbul akibat IPO dengan jumlah saham yang terlampau besar, mengambil contoh kasus PT Gojek Tokopedia GoTo Tbk (GOTO). Menurutnya, IPO jumbo sebaiknya tidak dipaksakan, apalagi jika melibatkan triliunan saham yang beredar luas di publik. Pasalnya, pada akhirnya investor ritel-lah yang paling rentan terkena dampaknya. “Jika valuasi sembarangan dan free float terlalu besar, akan menjadi masalah,” tuturnya, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah IPO.
Meskipun Indonesia memiliki basis investor ritel yang besar, dominasi pasar modal tetap berada di tangan investor besar, terutama investor institusi. Para investor besar ini, kata Budi, sangat berperan dalam menentukan arah pasar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan menengah yang dapat menggandeng konglomerat besar. Kehadiran konglomerat yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga harga saham dianggap krusial demi melindungi investor ritel dari potensi kerugian. Sebagai contoh, PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) mengalami lonjakan harga saham yang signifikan setelah mendapat perhatian dari konglomerat ternama, Hermanto Tanoko.
Komitmen Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam menjaga stabilitas harga saham juga menjadi faktor kunci agar investor tidak dirugikan. “Dengan adanya PSP yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga harga saham, investor ritel dapat merasa lebih aman berinvestasi,” kata Budi. Namun demikian, rasio free float yang terlalu kecil bisa memengaruhi likuiditas saham. Budi menjelaskan, “Jika free float terlalu kecil, apalagi jika banyak saham yang dimiliki oleh investor asing, maka harga saham bisa sangat dipengaruhi oleh keputusan investor asing yang mungkin saja berpindah ke pasar lain yang lebih menarik.”
Pada perspektif lain, Peneliti Indonesia Democracy Bridge Research Institute (Ind-Bri), Fauzan Luthsa, menyatakan bahwa perusahaan menengah yang melaksanakan IPO mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan dana hasil IPO akan dialokasikan untuk perputaran modal kerja, penambahan kapasitas produksi, serta penambahan tenaga kerja. “Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat,” katanya dalam kesempatan yang sama, menunjukkan efek domino positif dari keberadaan emiten baru.
Untuk mengoptimalkan potensi ini, Pengamat Pasar Modal Dipo Satria Ramli berpendapat bahwa OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu mengatasi masalah biaya dan regulasi yang menjadi hambatan utama bagi perusahaan menengah dalam mengakses pasar modal. Biaya proses IPO yang tinggi, berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar, serta persyaratan administratif yang rumit, sering kali membuat banyak perusahaan menengah kesulitan untuk melantai di bursa. “Perusahaan menengah sering kali terhalang oleh biaya yang sangat besar dan persyaratan yang ketat untuk memenuhi standar yang ada di papan utama pasar modal,” jelas Dipo.
Menurut Dipo, peraturan yang berlaku di Indonesia cenderung mengacu pada standar papan utama, yang memang dirancang untuk perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar tinggi. “Sementara itu, perusahaan menengah memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan regulasi yang lebih fleksibel untuk bisa masuk ke pasar modal,” tutupnya, menegaskan perlunya penyesuaian regulasi agar pasar modal dapat menjadi wadah yang lebih inklusif dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
Ringkasan
Pengamat pasar modal menekankan pentingnya kualitas emiten yang IPO, seiring dengan target OJK untuk meningkatkan jumlah emiten dan kapitalisasi pasar. Mereka menyoroti perlunya kehati-hatian agar perusahaan yang masuk bursa memiliki kinerja stabil dan mendorong indeks pasar saham, mengingat dominasi perusahaan konglomerat besar saat ini. Selain itu, IPO jumbo dengan free float besar, seperti kasus GOTO, perlu dihindari demi melindungi investor ritel.
Untuk mendorong perusahaan menengah IPO, OJK dan BEI perlu mengatasi biaya dan regulasi yang memberatkan. Biaya IPO yang tinggi dan persyaratan administratif yang rumit sering menjadi hambatan. Penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel diperlukan agar pasar modal lebih inklusif dan berkontribusi lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi.
