Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun, setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit APBN ini melonjak signifikan hingga 140,58 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp99,8 triliun.
Peningkatan defisit ini terutama disebabkan oleh akselerasi belanja negara yang tumbuh lebih pesat dibandingkan pendapatan negara. Pemerintah secara strategis mempercepat realisasi anggaran melalui berbagai program prioritas nasional dan perlindungan sosial. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang stabilitas ekonomi di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Menanggapi kondisi fiskal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan dalam rilis APBN KITA pada Kamis (30/4/2026) bahwa “Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.” Pernyataan ini memberikan keyakinan akan pengelolaan APBN yang hati-hati di tengah tantangan.
1. Pendapatan negara per Maret hanya tumbuh 10,5 persen 
Deni Surjantoro lebih lanjut memaparkan bahwa hingga 31 Maret 2026, kinerja APBN Indonesia tetap menunjukkan fondasi fiskal yang kuat, sehat, dan efektif. APBN secara konsisten berperan vital dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional, memberikan dukungan bagi masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai rencana.
Secara rinci, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun, merepresentasikan 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan sebesar 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Angka ini menunjukkan kinerja yang solid, ditopang oleh berbagai komponen penerimaan.
Penerimaan perpajakan, sebagai tulang punggung pendapatan negara, mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan impresif 14,3 persen (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak sendiri terealisasi sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen dari target APBN), mencatat pertumbuhan kuat 20,7 persen (yoy). “Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat,” jelas Deni. Meskipun demikian, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun (20,2 persen dari target APBN) namun mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy). Walau demikian, kontribusinya tetap krusial dalam menopang penerimaan negara, mengelola perdagangan, serta melindungi industri domestik.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meskipun terjadi normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya, level realisasi PNBP ini tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan struktur pendapatan negara, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah.
2. Belanja negara tumbuh 31,4 persen 
Berbanding terbalik dengan pendapatan negara, realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun, atau 21,2 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akselerasi belanja negara yang cepat sejak awal tahun ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendorong aktivitas di berbagai sektor.
Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun, atau 19,4 persen dari target APBN. Realisasi ini mencerminkan percepatan eksekusi program-program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, program perlindungan sosial, serta beragam inisiatif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun, atau 29,5 persen dari target APBN.
Realisasi TKD tersebut secara jelas memperlihatkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga sinergi antara pusat dan daerah. Sinergi ini krusial untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta stimulasi ekonomi lokal. “Ini memperlihatkan upaya pemerintah menjaga sinergi pusat-daerah untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal,” tegas Deni Surjantoro, menekankan pentingnya kolaborasi tersebut.
3. Program MBG sudah terealisasi Rp70,2 triliun per 27 April 
Adapun mengenai pelaksanaan program kerja prioritas, Kemenkeu memastikan bahwa semua inisiatif diarahkan untuk berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Hingga 27 April 2026, salah satu program kunci, MBG, telah terealisasi sebesar Rp70,2 triliun. Program ini berhasil menjangkau 61,96 juta penerima dan melibatkan 27.735 Satuan Pengelola Program (SPPG), menunjukkan jangkauan dan dampak yang signifikan.
Sebagai penutup, Deni Surjantoro kembali menegaskan bahwa meskipun APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun, posisi fiskal negara tetap “sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026.” Ia menambahkan, pembiayaan anggaran terus dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel, adaptif terhadap dinamika pasar keuangan global, demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Capai 5,5 Persen Purbaya Ungkap Alasannya Copot 2 Dirjen Kemenkeu: Itu Proses Biasa Daftar 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Purbaya
