Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengeluarkan peringatan serius mengenai tiga risiko fundamental yang kini membayangi stabilitas perekonomian Indonesia. Ketiga ancaman tersebut mencakup pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, lonjakan imbal hasil surat utang pemerintah, dan potensi pelebaran defisit fiskal yang dapat memicu konsekuensi lebih jauh.
Peneliti Indef, Annisa Riza, secara spesifik menyoroti dampak langsung dari kenaikan imbal hasil surat utang terhadap biaya utang pemerintah. “Ketika yield-nya semakin tinggi, maka biaya untuk utang semakin tinggi. Dan kita sudah defisit sangat tinggi sekarang ya, sehingga kemungkinan besar akan ditutup oleh utang,” jelas Annisa dalam sebuah diskusi publik pada Kamis (30/4).
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat beban pembayaran utang pemerintah yang terus melonjak. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan APBN, estimasi utang jatuh tempo diproyeksikan mencapai sekitar Rp 833,96 triliun pada tahun 2026, meningkat tajam dari Rp 800,33 triliun pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, alokasi untuk pembayaran bunga utang juga diprediksi naik dari Rp 552,15 triliun menjadi Rp 599,44 triliun. Angka-angka ini menunjukkan total utang yang harus ditanggung pemerintah akan membengkak dari Rp 1.352,48 triliun menjadi sekitar Rp 1.433,40 triliun.
Annisa menegaskan bahwa kapasitas fiskal Indonesia sejatinya sudah berada dalam kondisi ketat, bahkan sebelum adanya tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah. Tanpa penerapan kebijakan yang inovatif atau “out of the box“, tekanan fiskal berpotensi semakin memburuk dan memperdalam kerentanan ekonomi nasional.
Risiko kedua yang menjadi perhatian utama adalah gejolak pada nilai tukar rupiah. Meskipun asumsi APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, realisasi di lapangan justru menunjukkan tekanan depresiasi yang signifikan. Rupiah bahkan tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan. “Kita sendirian saat ini melemah terhadap dolar. Sementara yang lainnya tetap menguat,” ungkap Annisa dengan prihatin.
Depresiasi rupiah semakin mendekati level Rp 17.400 per dolar AS. Data dari Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup melemah 0,12% ke level Rp 17.346 per dolar AS, setelah sempat nyaris menembus ambang Rp 17.400 per dolar AS pada siang hari. Pelemahan ini berpotensi memicu kekhawatiran lebih lanjut terhadap stabilitas makroekonomi.
Selain dua risiko di atas, Indef juga menyoroti bahaya pelebaran defisit fiskal. Defisit ini berpotensi melampaui batas psikologis 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika ini terjadi, dampaknya bisa sangat serius, terutama terhadap persepsi risiko investor dan peringkat kredit Indonesia yang saat ini sudah berstatus outlook negatif. Kepercayaan investor menjadi krusial untuk menarik modal dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi rasio, utang pemerintah pada tahun 2025 diperkirakan sudah mencapai sekitar 40,54% terhadap PDB dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Kenaikan yield obligasi dan pelemahan rupiah secara bersamaan dikhawatirkan dapat mengurangi minat investor terhadap surat utang pemerintah, yang pada gilirannya akan memperburuk kondisi fiskal.
Lebih lanjut, beban bunga utang terhadap berbagai indikator fiskal juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2026, pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai sekitar 22,27% dari penerimaan perpajakan dan sekitar 19,05% dari pendapatan dalam negeri. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar beban utang, membatasi ruang fiskal untuk pembangunan dan belanja produktif.
Meskipun tingkat inflasi saat ini masih berada dalam kisaran target, dengan asumsi sekitar 2,5% dalam APBN 2026, Annisa Riza mengingatkan bahwa asumsi makro yang terus meleset dapat melemahkan ketahanan fiskal secara fundamental. “Kalau banyak asumsi meleset, ketahanan fiskal kita semakin rentan. Ini yang perlu diantisipasi serius oleh pemerintah,” pungkasnya, menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks ini.
