BI Burden Sharing: Dari Pandemi hingga Proyek Prabowo?

Shoesmart.co.id, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) semakin intensif berperan mendukung program pembangunan pemerintah. Skema burden sharing, awalnya dirancang untuk menghadapi pandemi Covid-19, kini bergeser fokus pada pencapaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam visi Asta Cita.

Pada masa pandemi, sebagaimana tercatat dalam Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan burden sharing melalui Perppu No. 1/2020. BI turut membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan antara lain dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah, kebijakan yang berlanjut hingga beberapa tahun pasca-pencabutan status pandemi pada 2023.

Pembelian SBN berlanjut hingga tahun 2025, namun dengan orientasi yang berbeda. Kini, burden sharing difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat dengan DPD RI pada Selasa (2/9/2025), menjelaskan sinergi BI dan pemerintah dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Perry Warjiyo menekankan langkah BI yang prudent dalam menambah likuiditas melalui pembelian SBN, selalu berpedoman pada kaidah kebijakan moneter. Terbaru, BI telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun, termasuk untuk debt switching. “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual.

Dana yang diperoleh dari pembelian SBN sebagian dialokasikan untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam visi Asta Cita, seperti pembangunan perumahan rakyat dan dukungan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Selain pembelian SBN dan kebijakan suku bunga rendah, BI juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan, mencapai Rp384 triliun, untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor-sektor prioritas pemerintah.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan mekanisme burden sharing untuk bunga utang yang disepakati antara BI dan pemerintah. Pembagian beban bunga SBN tenor 10 tahun dilakukan dengan mengurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua. Sebagai contoh, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban bunga ditanggung BI dan Kementerian Keuangan masing-masing 2,9%, sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar 2,15%.

BI juga aktif dalam menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate. Sejak September 2024, BI Rate telah diturunkan sebanyak lima kali, dari 6,25% menjadi 5%, seiring dengan penurunan yield SBN tenor 10 tahun dari puncaknya 7,26% pada Januari 2025 menjadi 6,3% saat ini. Penurunan ini sejalan dengan komitmen BI untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Program 3 Juta Rumah juga mendapatkan dukungan dari BI melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa BI akan menyetorkan data rumah subsidi dan komersial yang dibangun berkat kebijakan tersebut. Data ini akan diintegrasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau perkembangan sektor perumahan. Dukungan ini juga mencakup kontribusi dari bank swasta seperti BCA melalui FLPP swasta, tanpa menggunakan dana APBN.

Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih didukung melalui suntikan dana dari saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp16 triliun ke perbankan untuk penyaluran pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK No. 63/2025 untuk mengatur hal ini, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Empat bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BSI, ditunjuk sebagai penyalur pinjaman.