Shoesmart.co.id, JAKARTA – Rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan sistem Payment ID, sebuah sistem pemantauan transaksi keuangan terintegrasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), menimbulkan kontroversi. Sistem ini, yang dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025, akan memberikan otoritas akses detail riwayat keuangan setiap individu. BI dapat melacak kepemilikan rekening bank ganda, pinjaman di multifinance, penggunaan e-wallet dan uang elektronik, hingga aktivitas pinjaman online (pinjol).
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah (PDI Perjuangan). Ia mendesak penundaan peluncuran Payment ID, dengan alasan infrastruktur keamanan digital Indonesia yang masih rapuh. “Kita harus belajar dari negara lain. Insentif, bukan paksaan. Perlindungan, bukan eksploitasi,” tegas Sarifah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/8/2025). Komisi I DPR RI akan terus mengawasi isu ini untuk memastikan perlindungan hak warga.
Kekhawatiran Sarifah bukan tanpa dasar. Data Indonesia Data Protection Authority mencatat 3.814 kasus kebocoran data sepanjang 2023-2024. Selain itu, sistem perpajakan Indonesia yang belum memberikan insentif memadai juga menjadi sorotan. Hanya 16,5 juta wajib pajak aktif dari total 275 juta penduduk, menurut data Direktorat Jenderal Pajak. Ia juga menyoroti kurangnya kompensasi bagi korban kebocoran data, mencontohkan kasus BPJS Kesehatan 2023 yang menimpa 279 juta orang.
Lebih lanjut, Sarifah mengusulkan perbaikan sistem, termasuk penerapan kompensasi otomatis dan pelaporan berkala, bukan per transaksi. Ia mencontohkan kebijakan serupa di Australia dan beberapa negara lain yang memberikan tax refund 10-15%. “Sistem kita belum siap memberikan penghargaan serupa kepada wajib pajak,” ujarnya. Ia juga menyoroti masalah lain, seperti perdagangan data KTP dan NPWP di situs media sosial dan e-commerce (120.000 rekening, menurut PPATK) dan belum terintegrasinya data KTP dan NPWP di bank.
Dengan berbagai pertimbangan ini, desakan penundaan implementasi Payment ID dan perbaikan sistem keamanan serta perpajakan menjadi tuntutan yang signifikan. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur dan perlindungan data yang memadai, serta komitmen pemerintah dalam memberikan insentif dan perlindungan bagi masyarakat.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan Payment ID, sistem pemantauan transaksi keuangan terintegrasi dengan NIK. Sistem ini akan memberikan BI akses ke detail riwayat keuangan individu, termasuk rekening bank, pinjaman, dan penggunaan e-wallet. Rencana ini menimbulkan kontroversi dan mendapat penolakan dari anggota DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah (PDI-P).
Sarifah mendesak penundaan peluncuran Payment ID karena infrastruktur keamanan digital Indonesia yang rapuh dan tingginya kasus kebocoran data. Ia juga menyoroti sistem perpajakan yang belum optimal dan kurangnya kompensasi bagi korban kebocoran data. Ia mengusulkan perbaikan sistem, termasuk penerapan kompensasi otomatis dan pelaporan berkala, sebelum implementasi Payment ID.
