Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengumumkan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 200 triliun yang telah ditempatkan pemerintah pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pengungkapan ini menyoroti dampak positif signifikan dari kebijakan strategis tersebut terhadap sektor perbankan nasional.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa realisasi kebijakan ini dinilai sangat memuaskan. Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya berhasil meningkatkan likuiditas perbankan secara substansial, tetapi juga menyediakan sumber pendanaan dengan biaya yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan biaya dana rata-rata (cost of fund) yang biasa ditanggung bank.
Febrio merinci, bunga yang dikenakan atas penempatan dana pemerintah ini disetarakan dengan 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI), yang saat ini berada di kisaran 3,8 persen. Tingkat bunga yang rendah ini menjadi daya tarik utama, karena jauh lebih hemat dibandingkan biaya dana rata-rata yang harus dibayar perbankan.
“Kami berharap penyerapan dana ini akan terus berlanjut. Penting untuk digarisbawahi, kebijakan ini bukan sekadar memindahkan dana, melainkan menawarkan bunga yang lebih murah,” tutur Febrio dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Jakarta Pusat, Kamis (9/10). “Dengan demikian, bank-bank akan memiliki insentif kuat untuk memprioritaskan penyaluran dana ini ke sektor riil, mendorong roda perekonomian.”
Febrio menambahkan, meskipun strategi ini terlihat sederhana dalam mekanisme pemindahan dana kas, ia meyakini dampaknya terhadap pertumbuhan kredit akan sangat signifikan. “Kami menargetkan pertumbuhan kredit dapat mencapai angka 10 persen pada akhir tahun ini,” ungkapnya optimis.
Peningkatan ini, lanjut Febrio, diproyeksikan akan terlihat jelas pada segmen kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi. Pada gilirannya, dorongan ini diharapkan akan turut berkontribusi dalam memperkuat kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, khususnya pada kuartal IV 2025.
Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan ini, berikut adalah realisasi penyerapan dana pemerintah di Himbara perbankan:
-
Bank Mandiri: Rp 55 triliun (dengan realisasi 74 persen)
-
BRI: Rp 55 triliun (dengan realisasi 62 persen)
-
BNI: Rp 55 triliun (dengan realisasi 50 persen)
-
BTN: Rp 25 triliun (dengan realisasi 19 persen)
-
BSI: Rp 10 triliun (dengan realisasi 55 persen)
Ringkasan
Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penyerapan dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pada Himbara. Kebijakan ini dinilai sangat memuaskan karena meningkatkan likuiditas perbankan dan menyediakan sumber pendanaan dengan biaya lebih kompetitif, yaitu 80 persen dari suku bunga kebijakan BI (3,8 persen).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan kredit 10 persen pada akhir tahun, terutama pada segmen kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi. Realisasi penyerapan dana di Bank Mandiri (Rp 55T, 74%), BRI (Rp 55T, 62%), BNI (Rp 55T, 50%), BTN (Rp 25T, 19%), dan BSI (Rp 10T, 55%).