Pemerintah mengambil langkah antisipatif terhadap potensi dampak eskalasi konflik global, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga, yang berpotensi menghemat hingga Rp 130 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa refocusing ini akan memprioritaskan pemangkasan belanja yang dinilai kurang esensial. Ini termasuk perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja non-operasional, serta kegiatan seremonial. Dana yang dihemat akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Potensi penghematan dari refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini berkisar antara Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3) malam.
Lebih detail, langkah refocusing anggaran ini mencakup pemangkasan signifikan pada anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri akan dipangkas sebesar 50%, sementara perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas lebih besar lagi, hingga 70%.
Baca juga:
* Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Tak Naik Besok
* Pembagian MBG Dipangkas Jadi 5 Hari per Minggu, Berpotensi Hemat Rp 20 Triliun
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mengupayakan penghematan energi sebagai bagian dari antisipasi dampak konflik global. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada April 2026.
Penerapan WFH ini juga diharapkan dapat mengakselerasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kebijakan ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Upaya penghematan lainnya adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik sebagai alternatif.
“Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.
Sementara itu, untuk sektor swasta, penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Acuan penerapannya adalah Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha peraturan melalui surat edaran menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” jelas Airlangga.
Namun, ada beberapa sektor yang dikecualikan dari skema WFH ini, terutama yang berkaitan dengan layanan publik dan sektor strategis. Beberapa di antaranya adalah sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri/produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Airlangga menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka (luring) di sektor pendidikan tetap berjalan normal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, selama 5 hari dalam seminggu. Tidak ada pembatasan untuk kegiatan olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.
Untuk pendidikan tinggi, khususnya semester 4 ke atas, kebijakan akan disesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
“Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah 6,2 T berupa penghematan kompensasi BBM sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” pungkas Airlangga.
Ringkasan
Pemerintah melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga sebagai antisipasi dampak konflik global, dengan potensi penghematan Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun. Langkah ini meliputi pemangkasan belanja yang dianggap kurang esensial seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, dengan pengalihan dana ke belanja yang lebih produktif.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penghematan energi melalui penerapan work from home (WFH) bagi ASN satu hari seminggu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Sektor swasta akan menyesuaikan WFH dengan karakteristik masing-masing, sementara sektor layanan publik dan strategis dikecualikan. Kebijakan WFH diperkirakan menghemat kompensasi BBM APBN sebesar Rp 6,2 triliun.
