Presiden Prabowo Subianto secara tegas menjanjikan terobosan signifikan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya para pekerja, petani, dan nelayan. Dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jumat (1/5), Prabowo mengumumkan program kredit rakyat dengan suku bunga kompetitif, yakni 5% per tahun, serta perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun.
Janji ini disambut antusias ribuan buruh yang hadir, mengingat tingginya beban hidup. Prabowo menyoroti bagaimana 30% dari penghasilan seringkali habis untuk membayar kontrakan. “Saudara nanti akan memiliki rumah, karena 30% dari penghasilan saudara akan bisa digunakan untuk cicilan dengan perpanjangan tenor,” ujarnya, menekankan bahwa skema KPR dengan tenor lebih panjang ini akan memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak.
Perpanjangan tenor KPR yang revolusioner ini, dari maksimum 30 tahun yang saat ini hanya ditawarkan oleh bank-bank tertentu, akan dikonsentrasikan untuk kelompok rentan seperti buruh, nelayan, dan petani. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan karena tenor yang terbatas dan cicilan yang memberatkan.
Selain fasilitas KPR, Prabowo juga merencanakan peluncuran program kredit murah khusus buruh dengan bunga maksimal 5% per tahun. Angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di angka 6%. Meski demikian, peruntukan spesifik dari program kredit ini masih belum dijelaskan lebih lanjut oleh Presiden.
Latar belakang di balik inisiatif kredit murah ini adalah tingginya bunga pinjaman yang kerap menjerat masyarakat kecil, yang bisa mencapai 70% per tahun. Fenomena ini diperparah dengan adanya praktik pinjaman daring atau pinjol, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan bunga pinjaman tinggi tersebut, khususnya untuk kebutuhan konsumtif, dengan skema bunga harian. Surat Edaran OJK No. 19 Tahun 2025 sendiri menetapkan bunga pinjaman daring untuk kebutuhan konsumtif sebesar 0,2% per hari, yang jika dihitung secara tahunan, dapat menembus angka 70%.
“Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gila. Saya sudah perintahkan bank-bank milik negara untuk meluncurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam 1 tahun,” tegas Prabowo, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari lilitan bunga pinjaman yang mencekik.
Di sisi lain, kebijakan ini muncul di tengah sorotan Bank Indonesia (BI) terhadap lambatnya penyaluran kredit oleh perbankan nasional. Berdasarkan catatan BI, porsi kredit perbankan yang masih “menganggur” atau undisbursed loan masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 20% dari total plafon yang tersedia.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa potensi penyaluran kredit di berbagai sektor produktif masih sangat besar. Sektor-sektor seperti pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, hingga pengangkutan dinilai memiliki ruang luas untuk menyerap pembiayaan dari perbankan. “Kita lihat rasio undisbursed loan juga masih cukup tinggi, di atas 20% terhadap plafon kredit,” ujar Destry, menekankan bahwa kondisi ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagi perbankan dan pemangku kebijakan.
Destry berharap penyaluran kredit dapat lebih optimal dan merata, sehingga mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kendati demikian, BI mencatat adanya sinyal positif, dengan penyaluran kredit hingga Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,49%. Namun, pertumbuhan ini didominasi dan lebih banyak didorong oleh kontribusi dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca juga:
- Prabowo Teken Perpres Ojol, Potongan Aplikator Dipangkas dari 20% Jadi 8%
- Prabowo Pasang Badan untuk MBG: Apa Salahnya Uang Negara Kembali ke Rakyat?
