Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan permasalahan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa. Ia juga menekankan pentingnya menjaga program strategis ini dari politisasi, agar fokus tetap pada kesejahteraan penerima manfaat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9), menanggapi maraknya kasus keracunan MBG yang menjadi perhatian publik. Seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia telah memantau serius insiden ini bahkan saat berada di luar negeri. Oleh karena itu, ia berjanji akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran pejabat terkait untuk mendiskusikan penanganan komprehensif. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujarnya.
Baca juga:
- Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional
Prabowo juga menegaskan kembali esensi dari program Makan Bergizi Gratis ini, yang didesain khusus untuk mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menyoroti realitas bahwa masih banyak anak-anak yang hanya bisa mengonsumsi makanan seadanya seperti nasi dan garam. Oleh karena itu, meskipun dihadapkan pada hambatan dan rintangan seperti kasus keracunan ini, program gizi krusial ini harus terus dilanjutkan dengan perbaikan maksimal demi kesehatan masyarakat. “Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” tegasnya, menunjukkan tekad kuat.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan skala permasalahan yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga 25 September, tercatat sebanyak 5.914 penerima manfaat program MBG mengalami insiden keracunan, tersebar di 70 lokasi berbeda. Korban mencakup berbagai kelompok rentan, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Lebih lanjut, BGN mengidentifikasi kasus ini terjadi di tiga wilayah, dengan Wilayah II atau Jawa menjadi titik terparah, mencatat 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang.
Menanggapi kondisi ini, Badan Gizi Nasional telah mengambil langkah proaktif. Lembaga tersebut secara tegas mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera memperoleh Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat ini menjadi krusial untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan gizi. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menyatakan batas waktu satu bulan. “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” ujarnya, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar kebersihan dan kualitas gizi.