Shoesmart.co.id, BATAM — Menghadapi lanskap ekonomi yang penuh ketidakpastian menuju tahun 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur (Kaltim) telah memaparkan strategi komprehensif. Perhatian utama mengemuka pada potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikhawatirkan dapat menghambat laju program pembangunan regional di Kaltim.
Kepala KPwBI Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa strategi menghadapi tantangan ini diimplementasikan melalui pendekatan ganda: pro-growth dan pro-stability. Ia secara khusus menyoroti kekhawatiran mendalam terkait TKD. “Harapannya, TKD itu tidak berkurang secara signifikan, juga tidak terlalu besar. Karena jika terlalu tinggi penurunannya, ini bisa berbahaya bagi program-program daerah yang sudah direncanakan,” ujarnya dalam kegiatan diseminasi dan capacity building untuk media di Kota Batam, Jumat (26/9/2025).
Dalam pilar pro-growth, langkah pertama yang diambil Bank Indonesia adalah menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Kebijakan ini merupakan instrumen strategis untuk merespons dinamika ekonomi yang fluktuatif, salah satunya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 5%. Tujuannya adalah untuk memicu akselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak signifikan. Selain itu, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi syariah, serta ekonomi keuangan digital juga menjadi fokus utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kaltim.
Sementara itu, kebijakan pro-stability menjadi pilar prioritas utama melalui stabilisasi nilai tukar rupiah yang disesuaikan dengan fundamental ekonomi dan pengendalian inflasi dalam koridor target 2,5% ± 1%. Budi Widihartanto menjelaskan bahwa aspek ini krusial, mengingat tingginya ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada ekspor komoditas seperti migas dan sawit yang sangat rentan terhadap fluktuasi dan gejolak geopolitik global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas moneter adalah kunci vital.
Di sisi lain, kekhawatiran mengenai potensi penurunan dana TKD dari pemerintah pusat masih terus membayangi. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah di Kaltim untuk menggenjot kreativitas dan inovasi dalam menarik investasi secara mandiri. Artinya, dependensi terhadap kucuran dana dari pusat harus secara bertahap dikurangi melalui strategi pembangunan regional yang lebih adaptif dan inovatif. Budi Widihartanto menekankan pentingnya adaptasi proaktif terhadap perubahan dinamika fiskal ini.
Terlepas dari berbagai tantangan yang menghadang, optimisme untuk menjaga stabilitas inflasi di “Benua Etam”—sebutan untuk Kalimantan Timur—masih terbuka lebar. Faktor-faktor pendukung yang kuat meliputi perbaikan manajemen pangan, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang. Stabilitas harga daging ayam juga menunjukkan tren positif, berkat peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Varia Niaga dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. “Varia Niaga membeli telur dalam jumlah banyak dan menjualnya dengan harga lebih murah untuk menjaga inflasi,” papar Budi.
Lebih lanjut, proyek-proyek strategis berskala besar seperti pembangunan kilang minyak di Balikpapan dan pengembangan sektor perumahan diproyeksikan akan menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor-sektor pendukung lainnya. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan produksi domestik dan memperkuat rantai nilai (value chain) perekonomian regional Kaltim secara keseluruhan.
Dengan demikian, kombinasi strategi pro-growth dan pro-stability yang diterapkan Bank Indonesia Kalimantan Timur diyakini dapat menjadi katalisator ampuh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian global yang masih terus berlangsung. Ini adalah langkah proaktif demi menjaga resiliensi ekonomi Kaltim.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan strategi menghadapi tantangan ekonomi 2026 dengan fokus pada potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Strategi ini mencakup pendekatan pro-growth melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi keuangan digital.
Selain itu, BI Kaltim juga menerapkan kebijakan pro-stability dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Pemerintah daerah di Kaltim didorong untuk lebih kreatif dalam menarik investasi guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Stabilitas inflasi diharapkan terjaga dengan manajemen pangan yang baik dan dukungan proyek strategis seperti pembangunan kilang minyak.