Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat dan serius terhadap maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa sekolah dan penerima manfaat lainnya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyoroti isu krusial ini, Prabowo mengumumkan rencana untuk segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna membahas penanganan dan pencegahan lebih lanjut terkait keracunan MBG.
Dari luar negeri, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah memantau perkembangan kasus keracunan MBG yang menjadi perhatian publik. Keseriusannya tercermin dari keputusannya untuk tidak menunda pembahasan, “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ungkap Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, sebagaimana disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Komitmen ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesehatan dan keselamatan anak serta penerima manfaat lainnya.
Dalam pandangannya, Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah program besar yang memiliki misi mulia, sehingga potensi kekurangan pada tahap awal pelaksanaannya adalah hal yang mungkin terjadi. Namun, Prabowo tetap optimistis bahwa setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan secara tuntas. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar insiden keracunan ini tidak sampai dipolitisasi, mengingat esensi program yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang masih harus berjuang dengan menu seadanya seperti nasi dan garam. “Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” tegas Prabowo, menegaskan tekadnya untuk memastikan keberlanjutan program gizi nasional ini.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri memperkuat urgensi respons pemerintah. Sejak Januari hingga 25 September, tercatat ada 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan, tersebar di 70 lokasi. Ironisnya, korban tidak hanya terdiri dari anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, menunjukkan cakupan masalah yang lebih luas. Kasus-kasus ini terdistribusi di tiga wilayah, dengan Wilayah II atau Jawa mencatat angka tertinggi, yaitu 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. Statistik ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan evaluasi dan perbaikan menyeluruh pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menyikapi hal ini, BGN telah mengambil langkah konkret dengan mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Sertifikasi ini, yang merupakan jaminan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, ditargetkan harus terpenuhi paling lambat bulan depan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), juga menekankan perlunya SPPG untuk melengkapi sertifikat halal dan menjamin penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat secara signifikan menekan angka kasus keracunan makanan dan meningkatkan kualitas pelayanan gizi yang diberikan.