Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, angkat bicara mengenai kasus korupsi yang menjerat tiga kepala daerah di wilayahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir. Terakhir, Bupati Tulungagung menjadi target operasi KPK beberapa waktu lalu.
“Saya sangat prihatin dan ini harus menjadi momentum penting bagi kita untuk melakukan pembenahan yang lebih komprehensif,” ungkap Emil usai menghadiri Media Briefing Kementerian Keuangan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4).
Menurutnya, rentetan kasus ini menjadi alarm peringatan keras bagi seluruh pemerintah daerah. Sudah saatnya memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak berulang. Pembenahan menyeluruh menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) juga mengambil langkah proaktif dengan memperketat monitoring terhadap berbagai program yang berjalan. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Kami terus berupaya melakukan mitigasi risiko tata kelola yang kurang baik, terutama dalam aspek pengadaan barang dan jasa, penentuan jabatan, perencanaan anggaran, dan berbagai sektor lainnya,” jelasnya.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Emil menambahkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjalin koordinasi erat dengan Inspektorat Provinsi serta pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum seperti KPK. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan proses pembenahan di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan kolaborasi yang solid, Jawa Timur berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Ringkasan
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyatakan keprihatinannya atas penangkapan tiga kepala daerah di Jatim oleh KPK dalam setahun terakhir. Menurutnya, kasus ini menjadi momentum untuk pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah daerah secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah proaktif dengan memperketat monitoring program sebagai upaya preventif. Koordinasi erat dengan Inspektorat Provinsi dan pihak eksternal, termasuk KPK, juga dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
