JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara telah mulai menunjukkan progres signifikan dalam menyerap dana pemerintah yang ditempatkan senilai Rp200 triliun. Penyerapan tertinggi sejauh ini dicatatkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan realisasi mencapai 74%, menunjukkan efektivitas kebijakan injeksi likuiditas ini.
Kebijakan strategis ini sebelumnya diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Injeksi likuiditas sebesar total Rp200 triliun tersebut, yang semula disimpan di Bank Indonesia (BI), kini dialirkan ke lima bank Himbara untuk mendorong perputaran ekonomi. Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) masing-masing menerima kucuran dana sebesar Rp55 triliun.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mendapatkan alokasi Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menerima Rp10 triliun. Perkembangan penyerapan dana ini terpantau positif. “Ini perkembangannya cukup menarik, sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74%, BRI sudah 62%, BNI 50%, BTN 19 %, dan BSI 55%,” ungkap Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu kepada awak media di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Febrio menjelaskan bahwa keputusan pemerintah menempatkan dananya di perbankan bertujuan untuk menyediakan likuiditas murah. Harapannya, dana tersebut dapat disalurkan kembali sebagai kredit yang produktif ke sektor riil. Dana kas pemerintah ini, menurutnya, jauh lebih terjangkau dibandingkan cost of fund perbankan karena bunga yang diberikan setara dengan remunerasi di BI, yaitu 80% dari suku bunga acuan. Dengan BI Rate saat ini di level 4,75%, bunga yang dibebankan kepada bank menjadi sekitar 3,8%.
Pejabat eselon I Kemenkeu tersebut optimis kebijakan ini akan terus berlanjut. Ia juga meyakini bahwa likuiditas murah dari pengelolaan kas pemerintah ini akan disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit, bukan dialokasikan ke instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN). Febrio menambahkan, beberapa bank lain juga telah mengajukan permohonan agar pemerintah pusat turut menginjeksi likuiditasnya. Terbaru, Menkeu Purbaya menyebutkan dua bank pembangunan daerah (BPD), yakni PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim, tengah dalam tahap diskusi. “Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah, sehingga ini terlihat bahwa ini kebijakan yang kelihatannya simpel, hanya memindahkan cash, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan kredit kita harapkan kalau di Agustus kita masih 7% pertumbuhan kredit, Nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10%,” pungkas Febrio.
Ringkasan
Kementerian Keuangan melaporkan progres signifikan dalam penyerapan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun oleh Himbara. Bank Mandiri mencatatkan penyerapan tertinggi mencapai 74%, menunjukkan efektivitas injeksi likuiditas yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah menempatkan dana di perbankan untuk menyediakan likuiditas murah yang diharapkan dapat disalurkan sebagai kredit produktif ke sektor riil. Bunga yang dibebankan kepada bank setara dengan 80% dari suku bunga acuan BI, yaitu sekitar 3,8%. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga mencapai 10% di akhir tahun, dan beberapa bank lain, termasuk Bank DKI dan Bank Jatim, telah mengajukan permohonan serupa.