Filipina berupaya keras mengamankan pasokan energinya di tengah gejolak global. Pemerintah Filipina baru-baru ini mendapatkan jaminan keamanan dari Iran untuk kapal-kapal berbendera Filipina yang melintasi Selat Hormuz, jalur perairan vital yang rawan gangguan. Upaya ini juga mencakup permintaan resmi agar Iran menetapkan Filipina sebagai negara “non-hostile” atau bukan musuh.
Permintaan penting ini mengemuka dalam pertemuan penting di Manila yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, Menteri Energi Sharon Garin, dan Duta Besar Iran untuk Filipina, Yousef Esmaeilzadeh. Pertemuan ini menandai langkah proaktif Filipina dalam melindungi kepentingan nasionalnya.
Menlu Lazaro menegaskan komitmen bersama antara Filipina dan Iran untuk mempererat kerja sama di berbagai bidang, dengan fokus utama pada sektor energi. Sementara itu, Juru Bicara Istana, Claire Castro, menekankan betapa krusialnya status “non-hostile” untuk melindungi para pelaut Filipina dan menjamin kelancaran pasokan energi ke negara tersebut.
Menurut Castro, Duta Besar Esmaeilzadeh menyatakan kesiapan Teheran untuk memberikan bantuan kepada Filipina sesuai dengan permintaan spesifik yang diajukan. Pemerintah Filipina berencana menyampaikan seluruh permintaan tersebut melalui jalur diplomatik resmi, memastikan komunikasi yang terstruktur dan efisien.
“Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Kami optimis terhadap hasil yang positif,” ungkap Castro, seperti dikutip dari media Filipina, Inquirer.net, pada Jumat (3/4). Optimisme ini mencerminkan harapan Filipina terhadap kerja sama yang konstruktif dengan Iran.
Sebagai tindak lanjut, Menlu Lazaro dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk mengamankan komitmen tersebut di tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat jaminan keamanan bagi kapal-kapal Filipina.
Langkah diplomatik ini diambil sehari setelah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. menginstruksikan negosiasi dengan Iran untuk memastikan jalur aman bagi tanker minyak yang menuju Filipina melalui Selat Hormuz. Mengingat Filipina sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, yang mencapai sekitar 95% dari total kebutuhan energinya, keamanan jalur perairan ini menjadi prioritas utama.
Ketergantungan ini membuat Filipina sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Sebagai contoh, dalam periode 23 Februari hingga 23 Maret, Filipina mencatatkan kenaikan harga bensin tertinggi di dunia. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menetapkan status darurat energi nasional, sebagai respons terhadap konflik di Timur Tengah dan ancaman terhadap stabilitas pasokan energi.
Menghadapi tantangan ini, pemerintah Filipina mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara, menyetujui penggunaan bahan bakar dengan emisi yang lebih tinggi, dan kembali menerima pasokan minyak dari Rusia untuk pertama kalinya sejak sebelum perang Rusia-Ukraina. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah.
Presiden Marcos juga membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan dengan Cina terkait eksplorasi minyak dan gas di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Namun, rencana ini memicu kontroversi di dalam negeri dan dinilai bukan solusi jangka pendek untuk masalah energi Filipina.
Di sisi lain, gangguan di Selat Hormuz semakin menekan pasar global. Data dari platform pelacakan Kpler menunjukkan bahwa pengiriman komoditas melalui selat tersebut anjlok hingga 95% sepanjang 1–26 Maret. Kondisi ini mengguncang pasar energi global, terutama negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.
Jika kesepakatan dengan Iran berhasil dicapai, Filipina akan bergabung dengan sejumlah sekutu Amerika Serikat yang telah memperoleh pengecualian serupa. Sebelumnya, Thailand telah melaporkan mendapatkan jaminan jalur aman dari Iran, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan yang juga dikategorikan sebagai negara “non-hostile”. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi aktif dapat membantu negara-negara mengatasi tantangan energi.
Selain itu, Iran juga memberikan izin bagi kapal dari Cina, Rusia, India, Irak, Pakistan, hingga Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah ini mencerminkan meningkatnya dinamika geopolitik di tengah ketegangan kawasan serta dampaknya terhadap rantai pasok energi global. Implikasi dari kebijakan Iran ini sangat luas dan memengaruhi banyak negara.
Sementara itu, ada kabar baik bagi Indonesia. Iran memberikan sinyal positif agar kapal-kapal Indonesia dapat kembali melintasi Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat konflik.
“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” kata Jubir I Kemlu, Yvonne Mewengkang, memberikan konfirmasi.
Kabar ini disambut baik oleh PT Pertamina International Shipping, yang saat ini tengah membahas aspek teknis terkait pelayaran tersebut. Dua kapal tanker, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih menunggu kesiapan teknis sebelum dapat melintas dengan aman, memastikan keselamatan dan kelancaran operasional.
Ringkasan
Filipina mendapatkan jaminan keamanan dari Iran untuk kapal-kapal berbendera Filipina yang melintasi Selat Hormuz. Jaminan ini diajukan dalam pertemuan antara pejabat Filipina dan Duta Besar Iran, di mana Filipina juga meminta status “non-hostile” dari Iran. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengamankan pasokan energi Filipina yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah.
Langkah ini diambil setelah Presiden Filipina menginstruksikan negosiasi dengan Iran terkait jalur aman bagi tanker minyak. Selain jaminan keamanan, Iran juga memberikan sinyal positif bagi kapal-kapal Indonesia untuk kembali melintasi Selat Hormuz, yang disambut baik oleh PT Pertamina International Shipping.
