Shoesmart.co.id — Rencana ambisius SpaceX untuk melantai di bursa saham melalui penawaran umum perdana (IPO) dengan valuasi fantastis sekitar 1,75 triliun dolar AS, atau setara dengan Rp 30.170 triliun (berdasarkan kurs Rp 17.240 per dolar AS), kini mengundang perhatian serius. Lebih dari sekadar pencapaian finansial, proses IPO SpaceX justru mulai menyingkap praktik keuangan internal perusahaan yang dinilai kontroversial, sekaligus menguak peran krusialnya sebagai instrumen finansial utama dalam jaringan bisnis Elon Musk yang luas.
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 dengan visi mulia eksplorasi Mars ini tak hanya mendominasi sektor peluncuran roket dan layanan internet satelit Starlink. Investigasi mendalam menunjukkan bahwa SpaceX juga telah menjadi penopang keuangan vital bagi sejumlah entitas lain dalam ekosistem Musk, termasuk raksasa otomotif Tesla, perusahaan energi terbarukan SolarCity, hingga perusahaan kecerdasan buatan terbarunya, xAI.
Dilansir dari laporan eksklusif The New York Times pada Senin, 27 April 2026, yang didasarkan pada dokumen internal dan catatan hukum, terungkap bahwa “SpaceX telah menjadi ‘kas pribadi’ penting bagi Musk dan kerajaan bisnisnya selama dua dekade terakhir.” Aliran dana dari SpaceX ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pinjaman pribadi dengan bunga rendah hingga upaya penyelamatan finansial bagi perusahaan afiliasi yang sedang tertekan.
Artemis III Uji Docking Orion di Orbit Bumi 2027, Starship Elon Musk dan Blue Moon Jeff Bezos Berebut Kontrak Artemis IV
Salah satu sorotan utama adalah pinjaman pribadi yang diterima Elon Musk. Pada tahun 2018, Musk meminjam 100 juta dolar AS (sekitar Rp 1,724 triliun) dari SpaceX. Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, total pinjaman tersebut membengkak hingga mencapai 500 juta dolar AS (Rp 8,62 triliun). Dokumen internal menggarisbawahi bahwa “tingkat bunga pinjaman ini berfluktuasi antara kurang dari 1 persen hingga hampir 3 persen,” angka ini jauh di bawah suku bunga perbankan yang kala itu mendekati 5 persen. Meskipun penggunaan dana tersebut tidak dijelaskan secara rinci, pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2021 dengan total bunga sekitar 14 juta dolar AS (Rp 241 miliar). Praktik semacam ini nyaris mustahil terjadi di perusahaan publik, memicu kritik dari pakar hukum.
Profesor hukum dari University of Colorado Boulder, Ann Lipton, dengan tegas menyatakan, “Ini semua adalah transaksi konflik kepentingan.” Dia menambahkan bahwa kondisi semacam ini merupakan “risiko signifikan” bagi para investor, terutama ketika satu individu memiliki kendali penuh atas banyak entitas bisnis sekaligus.
Pola pemanfaatan finansial ini tidak berdiri sendiri. Keterkaitan keuangan antarperusahaan juga sangat terlihat saat SpaceX berperan membantu Tesla di tengah krisis keuangan global tahun 2008, dengan memberikan pinjaman sebesar 20 juta dolar AS (Rp 344,8 miliar). Musk sendiri pernah mengungkapkan motivasinya, “Saya tidak ingin situasi di mana jika satu mata rantai dalam piramida Tesla, SolarCity, dan SpaceX gagal, seluruh struktur ikut runtuh.”
Intervensi serupa juga dilakukan SpaceX untuk menyelamatkan SolarCity. Pada tahun 2015, SpaceX mengakuisisi utang berisiko tinggi milik perusahaan energi tersebut. Hingga tahun 2016, total dana yang disuntikkan mencapai 255 juta dolar AS (Rp 4,39 triliun), sebuah tindakan yang bahkan bertentangan dengan aturan internal SpaceX. Jika SolarCity gagal, investasi tersebut berpotensi hilang sepenuhnya.
Langkah kontroversial ini kemudian berujung pada konsekuensi hukum dan masalah tata kelola. Akuisisi SolarCity oleh Tesla senilai 2,6 miliar dolar AS (Rp 44,8 triliun) memicu gugatan dari para investor. Meskipun Pengadilan Delaware memenangkan Elon Musk, pengadilan tersebut menyatakan bahwa “keterlibatannya melampaui batas yang seharusnya bagi pihak yang memiliki kewajiban fidusia atau amanah untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.” Musk kemudian mengklaim bahwa Tesla telah mengembalikan dana tersebut kepada SpaceX.
Seiring berjalannya waktu, pola pemanfaatan SpaceX tidak hanya terbatas pada penyelamatan perusahaan lama, tetapi juga meluas ke ekspansi bisnis baru. Ekspansi ke sektor kecerdasan buatan melalui perusahaan xAI semakin menekan keuangan SpaceX. Pada tahun 2025, divisi AI ini menyerap 61 persen dari total belanja modal perusahaan, namun mencatat kerugian operasional sebesar 6,4 miliar dolar AS (Rp 110,3 triliun). Analis dari Futurum Equities, Shay Boloor, mengomentari bahwa “Profil keuangan SpaceX jauh lebih mirip perusahaan roket dan satelit dibanding raksasa infrastruktur AI yang ingin dibangun.”
Dari sisi tata kelola perusahaan, SpaceX berencana mempertahankan status sebagai ‘perusahaan terkendali’ pasca IPO. Struktur ini memungkinkan dewan direksi tidak didominasi oleh pihak independen, yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Profesor Stanford, David Larcker, mengakui bahwa status tersebut “memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan kompensasi,” namun juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi pengawasan dan perlindungan kepentingan investor.
Dengan total utang perusahaan sekitar 20 miliar dolar AS (Rp 344,8 triliun) dan kebutuhan pendanaan yang masif untuk ekspansi di sektor kecerdasan buatan, IPO SpaceX menjadi titik uji yang sangat penting. Para investor tidak hanya akan membeli kinerja SpaceX saat ini, tetapi juga akan menanggung risiko dari transformasi bisnis yang belum sepenuhnya tercermin dalam data keuangan perusahaan.
