JAKARTA – Shoesmart.co.id – Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI telah mencapai kesepakatan penting mengenai asumsi makroekonomi yang akan menjadi landasan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026. Kesepakatan ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, secara resmi membacakan hasil kesepakatan tersebut dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, beserta jajaran pimpinan BI. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).
“Dalam menyusun RATBI 2026, Bank Indonesia akan menggunakan sejumlah indikator asumsi makroekonomi utama,” ujar Misbakhun. Indikator-indikator tersebut meliputi: pertumbuhan ekonomi year on year (YoY) sebesar 5,33%, tingkat inflasi YoY sebesar 2,62%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok pada Rp16.430 per dolar AS.
Sebagai perbandingan, asumsi makro yang digunakan BI dalam menyusun Anggaran Tahunan BI (ATBI) 2025 adalah pertumbuhan ekonomi 5,25% (YoY), inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah Rp15.285 per dolar AS. Artinya, BI memproyeksikan adanya peningkatan tipis dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2026.
Meskipun terdapat peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi, BI juga mengantisipasi adanya tekanan inflasi yang sedikit lebih tinggi, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan potensi tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
Selain asumsi makroekonomi, rapat tersebut juga menyepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 diperkirakan mencapai Rp20,82 triliun. Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan akan mencatatkan surplus sebesar Rp16,09 triliun.
Penting untuk diketahui bahwa penerimaan BI bersumber dari berbagai aktivitas, termasuk hasil pengelolaan aset valuta asing, kegiatan kelembagaan, dan administrasi. Sementara itu, alokasi pengeluaran BI mencakup berbagai aspek vital, mulai dari pembayaran gaji dan penghasilan karyawan, manajemen sumber daya manusia, layanan sarana dan prasarana, hingga perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Pengeluaran BI juga dialokasikan untuk operasionalisasi kebijakan, pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, akseptasi digital, pelaksanaan supervisi, program sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pembayaran pajak. Dengan alokasi anggaran yang komprehensif ini, BI diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makroekonomi untuk Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2026. Kesepakatan ini mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33%, inflasi 2,62%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.430.
Anggaran operasional BI 2026 diperkirakan akan surplus sebesar Rp16,09 triliun, dengan penerimaan Rp36,91 triliun dan pengeluaran Rp20,82 triliun. Alokasi pengeluaran mencakup berbagai aspek penting, termasuk operasional kebijakan, pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan pembayaran pajak, yang mendukung stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi.
