Rencana ambisius Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meluncurkan program kredit rakyat dengan suku bunga super rendah, maksimal lima persen per tahun, sontak menarik perhatian serius. Langkah ini, yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat kecil, justru memicu peringatan dari analis pasar modal terkemuka. Harry Su, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, secara lugas menyoroti potensi risiko signifikan yang mengancam bank-bank BUMN yang akan mengemban mandat program ini.
“Ini bisa menjadi kabar kurang menyenangkan bagi bank-bank BUMN,” ungkap Harry Su kepada Katadata, Jumat (1/5), merujuk pada implikasi program tersebut. Ia menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya lima potensi risiko krusial yang perlu diantisipasi sektor perbankan pelat merah.
Risiko pertama yang dibeberkan adalah potensi penurunan pendapatan bank akibat margin bunga yang kian menipis. Mengingat batas bunga yang sangat rendah, ruang keuntungan dari selisih bunga pinjaman akan sangat terbatas. Selanjutnya, risiko kedua adalah lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL). Kebijakan kredit yang lebih longgar, dalam upaya mencapai target penyaluran, berpotensi meningkatkan tunggakan dan kegagalan pembayaran dari debitur. Akibatnya, risiko ketiga tak terhindarkan: peningkatan cadangan kerugian yang signifikan, yang pada gilirannya akan mengikis laba bersih perbankan.
Implikasi domino berlanjut pada risiko keempat, yakni penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan, atau dikenal sebagai Return on Equity (ROE). Menurunnya ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang berkurang. Puncak dari rentetan risiko ini adalah penurunan valuasi perusahaan. Harry Su menjelaskan, “Price to Book Value (PBV) bank-bank tersebut akan terdiskon di pasar,” mengindikasikan bahwa nilai saham bank akan diperdagangkan di bawah nilai buku asetnya, mencerminkan pesimisme investor terhadap prospek keuntungan di masa depan.
Baca juga:
- Strategi Purbaya Taruh Rp 200 Triliun di Perbankan Belum Jitu Tekan Bunga Kredit
Program kredit rakyat berbunga rendah ini pertama kali diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, pada tanggal 1 Mei. Pernyataan ini menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo menyoroti ketidakadilan yang selama ini dialami “rakyat kecil” dalam mengakses permodalan. “Saudara-saudara sekalian, selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?” tegasnya, menggugah audiens akan realita bunga pinjaman yang mencekik.
Menindaklanjuti keprihatinan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa ia telah memerintahkan bank-bank milik pemerintah, atau bank BUMN, untuk segera menyalurkan kredit berbunga rendah. “Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal lima persen satu tahun,” janjinya, memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku usaha mikro dan kecil.
Hingga kini, mekanisme konkret dan peta jalan bagi bank-bank BUMN untuk mengakomodasi perintah ini masih menjadi pertanyaan besar. Namun, perlu diingat bahwa sebelumnya pemerintah pernah mengkritik keras bank BUMN terkait pemanfaatan dana ratusan triliun rupiah yang telah ditempatkan. Hal ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan, apakah program kredit rakyat berbunga rendah ini akan menjadi program mandatori guna memutar dan mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan publik?
Ringkasan
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana meluncurkan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Analis pasar modal, Harry Su, memperingatkan potensi risiko bagi bank BUMN yang akan menjalankan program ini, termasuk penurunan pendapatan akibat margin bunga tipis dan lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL).
Risiko lainnya mencakup peningkatan cadangan kerugian, penurunan Return on Equity (ROE), dan penurunan valuasi perusahaan. Prabowo menyatakan program ini bertujuan meringankan beban masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dengan bunga yang tinggi, namun mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas.
