Rp200 T Selamatkan Ekonomi: Kemenkeu Gelontorkan Dana ke Bank Himbara!

Shoesmart.co.id – Langkah berani dan strategis baru saja diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pascapelantikannya. Ia secara resmi menarik sebagian besar kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), tepatnya sebesar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun.

Dana signifikan ini tidak lantas disimpan, melainkan langsung ditempatkan di sektor perbankan. Tujuannya jelas: untuk memberikan dorongan kuat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akselerasi penyaluran kredit ke berbagai sektor. Ini merupakan salah satu inisiatif krusial dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upaya penyelamatan ekonomi negara.

Lantas, bagaimana pandangan para ahli ekonomi menanggapi rencana besar yang diusung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini? Salah satu suara yang menonjol datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi.

Syafrudin Karimi menilai bahwa suntikan dana Rp 200 triliun ke enam bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi, asalkan pemerintah dan otoritas moneter mampu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang produktif. “Likuiditas yang bertambah akan secara otomatis menurunkan biaya dana perbankan, melenturkan kurva imbal hasil, dan memperkuat transmisi suku bunga,” jelas Syafrudin, sebagaimana dikutip Kompas.com pada Jumat (12/9/2025).

Lebih lanjut, Syafrudin mengungkapkan bahwa langkah ini telah menciptakan optimisme di kalangan pelaku usaha. Mereka memandang kebijakan ini sebagai jaminan bahwa pembiayaan akan tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Keyakinan yang kembali pulih ini dipercaya dapat mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, menjaga stabilitas belanja rumah tangga, serta menahan laju kenaikan kredit macet. “Stabilitas tidak hanya tercermin dari angka di layar; stabilitas lahir ketika pabrik kembali berdengung, proyek konstruksi bergerak, dan gerai ritel mencatat transaksi yang konsisten,” tegas Syafrudin, menggambarkan dampak nyata yang diharapkan.

Namun, Syafrudin juga memberikan peringatan penting kepada Bank Indonesia. Ia menekankan perlunya menjaga koridor suku bunga agar tetap kredibel dan tidak melakukan penarikan likuiditas secara berlebihan. Menurutnya, perbankan cenderung menurunkan bunga kredit, khususnya untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), modal kerja, dan koperasi, setelah biaya dana mereka mengalami penurunan. “Saat biaya pinjaman turun, risiko pembiayaan proyek menipis dan keputusan investasi menjadi lebih cepat diambil,” tambahnya.

Syafrudin meyakini bahwa ekosistem ini akan secara progresif menurunkan premi risiko, menstabilkan nilai rupiah, dan menjaga ekspektasi inflasi tetap sesuai target yang ditetapkan. Konsistensi kebijakan semacam ini akan mengirimkan sinyal positif bagi para investor, membantu mereka menahan diri dari volatilitas, sehingga gejolak di pasar surat berharga negara (SBN) tidak akan berdampak signifikan pada sektor riil. Untuk menjamin efektivitas penuh, ia menekankan pentingnya memastikan sistem penyaluran dana tertutup rapat demi mencegah kebocoran.

“Tetapkan kuota sektoral dan wilayah yang jelas, prioritaskan perumahan terjangkau, konstruksi padat karya, manufaktur berorientasi ekspor, serta agroindustri berbasis komoditas lokal,” saran Syafrudin, memberikan arahan konkret agar dana tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mewajibkan rasio antara kredit dan dana penempatan, guna memastikan bahwa uang benar-benar berputar dan mengalir di tengah masyarakat.

Guna memastikan akses pembiayaan terasa hingga ke akar rumput, khususnya bagi koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Syafrudin menyarankan agar pemerintah memasang plafon bunga. “Berlakukan tenggat realisasi yang ketat serta mekanisme clawback bagi bank yang menahan dana di neraca,” pungkasnya. Pendekatan komprehensif seperti ini diharapkan dapat memastikan likuiditas yang ada tersalurkan secara efektif untuk mendorong produksi dan membuka lapangan kerja, bukan sekadar disimpan sebagai aset yang aman.

(TribunTrends.com/Kompas.com)