Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menggelontorkan dana segar sebesar Rp 200 triliun ke sektor perbankan. Inisiatif besar ini, yang dimulai secara bertahap sejak Jumat (12/9) sore, bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong roda perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa suntikan dana tersebut bukan berasal dari kas darurat, melainkan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang prudent.
Purbaya menjelaskan, dana sebesar Rp 200 triliun ini merupakan bagian dari anggaran pemerintah yang belum dibelanjakan. “Ini bukan dana emergency. Dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk berbelanja tapi belum dibelanjakan, sementara itu ada di bank sentral. Jadi perbankan enggak bisa memiliki akses ke dana itu,” ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Pernyataan ini memastikan bahwa kebijakan tersebut adalah langkah proaktif, bukan respons terhadap krisis.
Alokasi dana jumbo ini ditujukan kepada sejumlah bank BUMN terkemuka, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut menjadi penerima manfaat dari kucuran dana ini. Purbaya memastikan bahwa seluruh proses persetujuan oleh Kementerian Keuangan telah rampung, sehingga dana sebesar Rp 200 triliun tersebut langsung dapat disalurkan pada hari yang sama.
Dengan optimistis, Purbaya menambahkan, “Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya abis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak.” Pernyataan ini mengindikasikan harapan pemerintah agar perbankan dapat segera menyalurkan kembali dana ini dalam bentuk kredit, yang pada gilirannya akan memicu pergerakan ekonomi di berbagai sektor.
Mengenai rincian penyaluran dana, Bank Mandiri dan BRI masing-masing akan menerima Rp 55 triliun. Kemudian, BNI juga memperoleh Rp 55 triliun, sementara BTN dialokasikan Rp 25 triliun. Secara khusus, BSI akan menerima Rp 10 triliun, menunjukkan inklusi yang cermat dalam strategi pemerintah.
Keterlibatan BSI dalam daftar penerima dana ini bukanlah tanpa alasan. Purbaya menjelaskan, BSI menjadi satu-satunya bank yang memiliki akses luas ke Provinsi Aceh, menjadikannya kanal strategis untuk distribusi dana. Selain itu, dana yang dikucurkan berbentuk deposit on-call, sebuah instrumen yang menawarkan fleksibilitas tinggi.
Menggambarkan karakteristik deposit on-call, Purbaya menyatakan, “Artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat (giro) ini cukup kayak seperti giro cukup likuid. Enggak ada (tenornya), on call, tapi kita bisa hitungannya seperti apa likuiditas kita jadi harusnya perbankan cukup aman kalau mau pakai uang itu.” Ini menunjukkan bahwa dana tersebut sangat cair dan dapat diakses kapan saja oleh bank, memberikan ruang gerak yang aman bagi manajemen likuiditas perbankan.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menyuntikkan dana Rp 200 triliun ke sektor perbankan, khususnya bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana ini bukan kas darurat, melainkan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dana tersebut dialokasikan kepada Bank Mandiri dan BRI sebesar Rp 55 triliun masing-masing, BNI juga Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Dana berbentuk deposit on-call yang likuid dan fleksibel, memungkinkan bank mengelola likuiditas dengan aman dan diharapkan dapat segera disalurkan dalam bentuk kredit untuk mendorong pergerakan ekonomi.