Resep Habibie: Selamatkan Rupiah dari Krisis Ekonomi?

Pemerintahan Presiden B. J. Habibie dikenang karena keberhasilannya menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter 1998. Namun, di tengah pelemahan rupiah yang kini menembus Rp17.700 per dolar AS, muncul pertanyaan: apakah resep Habibie masih relevan untuk diterapkan saat ini?

Pada puncak krisis 1998, rupiah sempat terpuruk hingga hampir mencapai Rp17.000 per dolar AS, sebelum akhirnya berhasil distabilkan dan kembali ke kisaran Rp6.500 per dolar AS.

Kini, mata uang Garuda kembali menghadapi tekanan. Intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI), termasuk kenaikan suku bunga acuan, dinilai belum mampu memberikan dorongan signifikan untuk memperkuat rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg, pada pekan ini rupiah ditutup melemah 0,28% ke level Rp17.717 per dolar AS. Sempat menguat ke level Rp17.600 pada Rabu (20/5) saat pengumuman kebijakan suku bunga BI, rupiah kembali tergelincir ke level Rp17.700 pada hari berikutnya.

Baca juga:
* Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
* Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?

Sejak awal tahun ini, rupiah telah kehilangan 6,22% nilainya. Bahkan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024, rupiah telah melemah lebih dari 14% terhadap dolar AS.

Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, berpendapat bahwa pelemahan rupiah saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan krisis 1998.

“Saat itu, Pak Habibie menghadapi Asian Financial Crisis dan melakukan restrukturisasi perbankan. Sementara sekarang, isunya jauh lebih kompleks,” ujar Wulan dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (23/5).

Pada krisis Asia 1997-1998, pelemahan mata uang terjadi secara merata di berbagai negara, termasuk rupiah, baht Thailand, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Namun, kali ini, rupiah justru melemah sementara mata uang negara berkembang lainnya relatif menguat.

Wulan menilai, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa hanya dijelaskan oleh faktor geopolitik global, seperti yang sering dikemukakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Ia melihat adanya persoalan struktural domestik yang membuat investor enggan menempatkan asetnya dalam rupiah.

“Resep pemulihan rupiah sekarang jauh lebih panjang dibandingkan era Pak Habibie,” tegasnya.

Bagaimana Habibie Memulihkan Rupiah?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, sebelumnya mengingatkan bahwa keberhasilan Habibie memulihkan rupiah didukung oleh pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui reformasi institusional dan demokratisasi.

Menurut Didik, krisis 1998 bukan hanya sekadar krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan dan kelembagaan.

Pemerintahan Habibie kala itu mengambil sejumlah langkah penting, termasuk reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, percepatan pemilu, serta reformasi sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintah juga melanjutkan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta menggabungkan sejumlah bank menjadi Bank Mandiri.

Selain itu, Habibie memperkuat independensi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

“Reformasi institusi moneter dan sektor keuangan menjadi faktor inti sehingga masa pemerintahan Habibie yang singkat menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Didik dalam pernyataan resminya.

Fokus pada Perbaikan Struktural

Wulan berpendapat bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini mencerminkan persoalan struktural dalam perekonomian domestik. Salah satu indikatornya adalah neraca pembayaran Indonesia.

Neraca transaksi berjalan hampir selalu mengalami defisit, sehingga Indonesia bergantung pada surplus transaksi modal dan finansial. Namun, dalam kondisi saat ini, arus modal dan finansial juga mulai melemah.

Wulan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi jangka panjang untuk pembangunan.

“Ada mismatch antara tabungan domestik yang bisa ditarik kapan saja dengan kebutuhan investasi jangka panjang selama 10-20 tahun,” jelasnya.

Akibatnya, Indonesia membutuhkan pembiayaan luar negeri untuk menopang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dinilai masih didominasi oleh faktor musiman seperti belanja pemerintah, sehingga menimbulkan keraguan investor terhadap keberlanjutannya.

Upaya BI Dinilai Belum Optimal

Wulan juga menilai bahwa langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah masih terbatas dan belum menyentuh akar permasalahan.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% serta melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Namun, kenaikan suku bunga berisiko meningkatkan biaya modal bagi dunia usaha di tengah perlambatan permintaan.

“Kenaikan BI rate juga memiliki risiko terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Wulan.

Sementara itu, intervensi di pasar valas dinilai berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar dan memicu inflasi.

Oleh karena itu, menurut Wulan, solusi utama terletak pada pembenahan kondisi domestik, termasuk reformasi kelembagaan Bank Indonesia untuk mengembalikan independensinya.

Ia menilai kebijakan burden sharing yang masih berlanjut setelah pandemi menjadi salah satu alasan perlunya reformasi tersebut.

“Kita bisa melihat sekarang di Dewan Gubernur sendiri sudah masuk political interest,” pungkasnya.