Pertumbuhan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perlambatan signifikan pada April 2026. Bank Indonesia (BI) mengindikasikan bahwa peningkatan angka kredit bermasalah, atau Non Performing Loan (NPL), menjadi faktor utama yang mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor krusial ini.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BI, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 0,16 persen secara tahunan pada April 2026. Sementara itu, rasio NPL UMKM justru mengalami kenaikan menjadi 4,62 persen. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pertumbuhan sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha P Kuantan, menjelaskan bahwa melonjaknya risiko kredit memaksa bank untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih hati-hati, terutama yang ditujukan kepada UMKM. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kerugian akibat kredit macet.
“Risiko kredit yang meningkat membuat bank-bank melakukan selective lending. Untuk sektor UMKM, bank akan lebih selektif, sehingga pertumbuhan kreditnya relatif tertahan,” ujar Dhaha saat ditemui di Makassar, seperti dikutip pada Sabtu (22/5). Pernyataan ini menggarisbawahi dampak langsung dari kenaikan NPL terhadap ketersediaan pembiayaan bagi UMKM.
Kenaikan NPL membuat bank cenderung mengutamakan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Selain itu, kondisi daya beli masyarakat menengah ke bawah yang masih terbatas juga memperberat tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil. Kombinasi kedua faktor ini semakin menekan pertumbuhan UMKM.
Menyadari urgensi situasi ini, Dhaha menyatakan bahwa BI memberikan perhatian serius terhadap perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Bank sentral tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong kembali penyaluran kredit ke sektor UMKM agar dapat kembali meningkat.
“Ini memang menjadi concern kita. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan UMKM. Dari sisi kami, akan kami perkuat lagi ke depan apa-apa yang bisa kami dorong. Concern-nya memang banyak terkait NPL yang meningkat dan daya beli masyarakat menengah bawah yang terbatas,” ungkap Dhaha. BI berkomitmen untuk mencari solusi komprehensif guna mengatasi permasalahan ini.
Meskipun pertumbuhan kredit UMKM melambat pada April 2026, BI tetap optimis bahwa kondisi ini dapat segera membaik. Dhaha meyakini bahwa sejumlah program pemerintah yang secara khusus menyasar masyarakat lapisan bawah memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan daya beli, sekaligus menekan rasio kredit bermasalah di sektor UMKM.
Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan pembiayaan ke depan. Program-program ini diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi yang signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Harapannya dengan adanya program pemerintah yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, KDKMP, KUR, dan lain sebagainya, itu bisa membaik di tahun 2026,” pungkasnya. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan upaya BI, diharapkan sektor UMKM dapat kembali tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Ringkasan
Pertumbuhan kredit UMKM pada April 2026 melambat, hanya mencapai 0,16% secara tahunan, akibat peningkatan rasio NPL menjadi 4,62%. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa bank-bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke UMKM untuk meminimalisir risiko kredit macet yang meningkat.
Kenaikan NPL dan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang terbatas menjadi perhatian utama BI. BI tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong kembali penyaluran kredit ke sektor UMKM dan optimis program pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan KUR dapat mendukung pemulihan daya beli serta menekan rasio kredit bermasalah.
