Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 menunjukkan penurunan menjadi Rp 164,4 triliun, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 240,1 triliun. Meski demikian, Ekonom Vid Adrison memperingatkan bahwa tren ini bisa berbalik arah. Ia khawatir defisit dapat melampaui batas aman 3% jika pemerintah terus menyangkal adanya masalah dalam kondisi fiskal saat ini.
“Pergerakan rupiah sangat tergantung pada respons pemerintah,” tegas Vid, usai menghadiri diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5).
Menurutnya, kunci untuk memperkuat rupiah adalah dengan mengembalikan kepercayaan investor. Sayangnya, hingga saat ini, pemerintah dinilai belum mengakui secara terbuka adanya permasalahan dalam fiskal dan ekonomi domestik.
“Jika pelaku pasar memiliki kepercayaan terhadap perekonomian, mereka tidak akan ragu untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut,” jelas Vid. Kepercayaan investor, lanjutnya, dibangun berdasarkan rekam jejak kinerja pemerintah. Kinerja yang solid akan menciptakan ekspektasi positif di masa depan.
Baca juga:
* Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
* Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Di sisi lain, konflik geopolitik yang masih berkecamuk antara AS-Israel dan Iran berpotensi memperlebar defisit APBN. Ketegangan ini memicu kenaikan harga minyak dunia, yang secara langsung berdampak pada peningkatan subsidi energi yang harus ditanggung oleh APBN Indonesia.
Pilihan sulit menghadang. Jika kenaikan harga minyak dibebankan kepada masyarakat, daya beli berisiko tergerus. “Artinya, pemerintah harus mencari cara untuk memotong anggaran di pos lain, agar memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak negatif,” kata Vid.
Salah satu pos anggaran yang dinilai dapat dialihkan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pekan lalu, menyampaikan rencana penyesuaian anggaran MBG menjadi Rp268 triliun, dari alokasi awal sebesar Rp335 triliun.
Namun, angka Rp268 triliun tersebut sebenarnya sesuai dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk program MBG tahun 2026.
Menkeu Purbaya berpendapat bahwa hanya sebagian kelompok masyarakat yang benar-benar merasakan kekhawatiran terkait pemenuhan kebutuhan makan yang cukup. Oleh karena itu, program MBG dapat difokuskan pada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.
“Dengan anggaran yang lebih efisien, janji tetap terpenuhi, dan anggaran untuk melayani kebutuhan publik lainnya tetap tersedia,” pungkasnya.
Ringkasan
Artikel ini membahas potensi pembengkakan defisit APBN yang bisa melampaui 3% PDB jika pemerintah tidak mengakui dan mengatasi masalah fiskal yang ada. Ekonom Vid Adrison menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan investor dengan menunjukkan kinerja ekonomi yang solid dan respons yang tepat terhadap dinamika global.
Konflik geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia juga menjadi faktor yang dapat memperlebar defisit APBN melalui peningkatan subsidi energi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu memotong anggaran di pos lain, seperti program Makan Bergizi Gratis, agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga, atau menanggung risiko penurunan daya beli masyarakat jika harga minyak dibebankan sepenuhnya.
