Shoesmart.co.id JAKARTA. Langkah pemerintah untuk menahan laju kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan menempatkan dana di perbankan menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai belum tentu efektif dalam meredam tekanan yang terjadi di pasar obligasi.
Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuntikkan likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke bank-bank Himbara dan Bank DKI. Injeksi dana ini diharapkan dapat menekan kenaikan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun yang saat ini mendekati angka 7%.
Kenyataannya, yield SBN memang cenderung mengalami tren kenaikan. Pada awal tahun, tepatnya 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun masih berada di level 6,04%. Namun, per 25 Maret 2026, angka tersebut telah melonjak menjadi 6,84%.
Laba Ramayana (RALS) Anjlok 15,52% Jadi Rp 265,28 Miliar pada Tahun 2025
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa penempatan dana ini kurang tepat sasaran, terutama mengingat kondisi likuiditas perbankan yang saat ini terbilang longgar.
Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) pada Februari 2026 menunjukkan bahwa fasilitas pinjaman perbankan yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) masih sangat besar, mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara dengan 22,86% dari total plafon kredit yang tersedia.
Menurut Wijayanto, bank-bank Himbara saat ini justru tengah mengalami kelebihan likuiditas, sementara permintaan kredit cenderung melemah. “Gelontoran likuiditas saat bank Himbara sedang kelebihan likuiditas sebenarnya bukan langkah yang tepat. Apalagi permintaan kredit sedang lesu. Ini justru akan membebani bank Himbara, karena dana tersebut bukanlah dana gratis,” ungkap Wijayanto saat dihubungi Kontan, Minggu (28/3/2026).
Lebih lanjut, Wijayanto juga menyoroti penurunan minat investor terhadap SBN. Jika sebelumnya, setiap penerbitan 100 SBN mampu menarik hingga 400 peminat, kini jumlahnya merosot menjadi sekitar 140 peminat.
Penurunan minat ini mengindikasikan meningkatnya kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian ekonomi global dan memburuknya kondisi fiskal domestik.
Wijayanto menambahkan bahwa rasio pembayaran utang (debt service ratio) Indonesia yang telah mencapai sekitar 51% turut memperbesar kekhawatiran para investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
Tripar Multivision (RAAM) Rights Issue 1,36 Miliar Saham, Untuk Film & Bioskop
Dari sisi global, tekanan terhadap SBN juga datang dari potensi kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat seiring dengan inflasi yang masih tinggi. Jika The Fed kembali menaikkan suku bunganya, daya tarik SBN berpotensi semakin tergerus, dan yield dapat terus meningkat.
Selain itu, Wijayanto mengingatkan adanya risiko inefisiensi dari kebijakan penempatan dana tersebut.
Pasalnya, ada kemungkinan dana yang ditempatkan di perbankan justru digunakan untuk membeli SBN. “Yang dikhawatirkan, dana Rp 100 triliun itu oleh bank dibelikan SBN. Jika ini terjadi, pemerintah justru merugi, mendapat bunga sekitar 4%, tetapi harus membayar bunga SBN sekitar 7%,” pungkasnya.
Ringkasan
Pemerintah menyuntikkan Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI untuk menekan kenaikan *yield* SBN, namun langkah ini dinilai kurang efektif. Ekonom berpendapat bahwa likuiditas perbankan saat ini sudah longgar, dengan *undisbursed loan* yang besar, sehingga penempatan dana justru membebani bank.
Selain itu, minat investor terhadap SBN menurun akibat ketidakpastian ekonomi global, kondisi fiskal domestik yang memburuk, dan *debt service ratio* yang tinggi. Potensi kenaikan suku bunga acuan di AS juga dapat menggerus daya tarik SBN. Ada pula risiko dana yang ditempatkan di bank justru digunakan untuk membeli SBN, sehingga pemerintah berpotensi merugi.
