Burden Sharing BI-Kemenkeu: Airlangga Bocorkan Jadwal Pembahasan!

Shoesmart.co.id , JAKARTA – Skema burden sharing antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan sebagai strategi krusial dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan.

Penerapan skema burden sharing ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, BI dan Pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk mengimplementasikan kebijakan ini guna membiayai berbagai program prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, detail mengenai periode dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan intensif antara Kementerian Keuangan dan BI, seperti yang diungkapkan Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/9/2025).

Mengingat urgensinya, skema burden sharing memiliki rekam jejak yang terbukti efektif. Kebijakan serupa pernah diterapkan secara masif pada masa pandemi Covid-19, berperan penting dalam menanggulangi tekanan fiskal dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Melalui mekanisme ini, BI secara aktif turut menanggung beban pembiayaan APBN bersama Pemerintah, meringankan anggaran negara di masa krisis.

Kini, opsi serupa kembali mengemuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk berbagai agenda strategis. Ini meliputi pemulihan ekonomi pascapandemi, upaya stabilisasi harga komoditas, serta pembiayaan proyek pembangunan strategis yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks implementasinya, Pemerintah dan Kementerian Keuangan telah menyepakati mekanisme burden sharing terkait pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah ini vital untuk membiayai program-program inti dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Otoritas moneter, Bank Indonesia, juga telah mengambil langkah konkret dalam sinergi ini.

Sebagai informasi tambahan, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada Selasa (2/9/2025) lalu, melaporkan bahwa BI telah membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp200 triliun. Pembelian ini merupakan bagian dari sinergi kuat dengan Kementerian Keuangan dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan BI terhadap Pemerintah tidak hanya terbatas pada instrumen burden sharing ini, tetapi juga melalui kebijakan penurunan suku bunga yang telah dipangkas lima kali sejak September 2024, serta pembelian surat utang pemerintah secara berkelanjutan.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang dihimpun dari pembelian SBN tersebut dialokasikan untuk mendanai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti proyek perumahan rakyat dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Mekanisme sinergi ini, yang mengedepankan pembagian beban bunga, telah terbukti efektif dan diterapkan sejak 2020 saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

Lebih jauh, selain pembelian SBN dan kebijakan suku bunga, bank sentral juga mengimplementasikan kebijakan lain untuk menstimulus perekonomian. BI telah mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan dengan total Rp384 triliun. Insentif ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya pada sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan visi dan program Presiden Prabowo. Sektor-sektor ini mencakup investasi pertanian, perumahan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta program-program ekonomi inklusif, menegaskan komitmen BI dalam mendukung agenda pembangunan nasional.