Trump Seret Mahkamah Agung dalam Sengketa Pemecatan Gubernur The Fed

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah berupaya keras memecat Gubernur The Fed Lisa Cook, menyeret Mahkamah Agung AS ke dalam sengketa hukum tingkat tinggi yang berpotensi mengguncang independensi bank sentral AS. Permintaan ini diajukan di tengah gugatan hukum yang masih bergulir, menciptakan ketegangan politik dan ekonomi yang signifikan di Negeri Paman Sam.

Menurut laporan Bloomberg pada Jumat (19/9/2025), Departemen Kehakiman AS pada Kamis (18/9/2025) waktu setempat mengajukan permohonan darurat kepada Mahkamah Agung. Mereka meminta agar putusan hakim federal di Washington, yang memungkinkan Cook tetap menjabat, ditangguhkan sementara. Langkah ini diambil sesaat setelah pertemuan penting The Fed awal pekan ini, di mana Lisa Cook turut serta dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan mengenai suku bunga The Fed.

Para kuasa hukum Cook menolak keras permintaan tersebut, memperingatkan bahwa pencopotan mendadak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan AS dan menimbulkan risiko besar bagi perekonomian. Peringatan ini menyoroti dampak potensial dari perselisihan yang melampaui isu individu, menyentuh fondasi ekonomi negara.

Upaya Presiden Trump untuk memberhentikan Lisa Cook bermula bulan lalu setelah Direktur Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, menuduhnya melakukan kecurangan. Cook dituding mendaftarkan rumah di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama pada tahun 2021 demi mendapatkan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) yang lebih rendah. Meskipun Cook telah membantah tuduhan tersebut, Trump tetap mengumumkan pemecatannya.

D. John Sauer, pengacara utama pemerintah di Mahkamah Agung, berargumen bahwa putusan pengadilan tingkat bawah merupakan bentuk intervensi tidak sah terhadap kewenangan presiden. Menurut Sauer, pengadilan tidak berhak menilai alasan presiden memberhentikan seorang gubernur The Fed sepanjang hal itu dilakukan dengan standar “beralasan sah” atau for cause sesuai ketentuan hukum AS.

Namun, sebelumnya, Hakim Distrik AS Jia Cobb pada 9 September 2025, telah memutuskan bahwa Cook dapat tetap bekerja sambil menggugat pencopotan dirinya. Cobb berpendapat bahwa tuduhan yang belum terbukti tidak memenuhi syarat “for cause” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Federal Reserve. Lebih lanjut, Cobb menilai pemecatan melalui media sosial tanpa memberi kesempatan pembelaan melanggar hak konstitusional Cook atas proses hukum yang adil.

Sebelumnya, pengadilan banding federal juga menolak upaya Trump untuk segera memecat Cook. Dengan suara 2-1, pengadilan tersebut mengizinkan Cook tetap menjabat hingga sidang lanjutan, meskipun putusan itu tidak membahas tuduhan kecurangan KPR maupun laporan bahwa dokumen pinjaman rumah Cook di Georgia justru menunjukkan properti tersebut didaftarkan sebagai rumah liburan. Departemen Kehakiman segera mengajukan banding ke Pengadilan Banding DC Circuit, namun permintaan agar Trump dapat memberhentikan Cook sebelum rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) ditolak pada 15 September 2025. Panel hakim banding menilai Cook kemungkinan besar akan memenangkan isu due process.

Dalam rapat FOMC pada Rabu (17/9/2025), Lisa Cook memang turut serta dan mendukung keputusan vital memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Langkah ini bertujuan untuk menopang pasar tenaga kerja yang melemah. Keputusan mayoritas anggota ini hanya menghadapi satu penolakan dari Stephen Miran, sekutu Trump yang baru dilantik sehari sebelumnya, yang mendorong pemangkasan lebih agresif sebesar 50 basis poin.

Meskipun mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung tahun ini cenderung mendukung Trump dalam kasus pemecatan pejabat federal, sengketa mengenai posisi Cook di The Fed ini dianggap sebagai arena baru yang berpotensi membawa konsekuensi besar bagi ekonomi AS. Departemen Kehakiman bersikeras bahwa gugatan Cook tidak berdasar, dengan alasan jabatannya bukan merupakan hak kepemilikan yang dapat digugat. Selain itu, mereka menganggap pengumuman tuduhan lewat media sosial oleh Trump dan pejabat lain sudah memenuhi unsur due process dan dapat menjadi dasar pemberhentian.

Pertarungan hukum yang memanas ini tidak hanya mempertaruhkan karier seorang pejabat tinggi, tetapi juga masa depan independensi bank sentral AS dan stabilitas sistem keuangan AS di hadapan otoritas eksekutif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *