Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) telah mengambil langkah serius dengan membentuk Tim Independen Pencari Fakta. Tim ini bertugas untuk menyelidiki secara mendalam kericuhan demonstrasi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Inisiatif penting ini menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hak asasi manusia di tengah gejolak sosial.
Tim gabungan ini merupakan kolaborasi kuat dari beberapa lembaga kunci, mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND). Keanggotaan yang beragam ini mencerminkan komitmen LNHAM untuk menelusuri insiden dari berbagai perspektif, memastikan tidak ada kelompok rentan yang terabaikan.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa misi tim pencari fakta ini adalah menelusuri setiap detail rentetan aksi unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus 2025. Proses pengumpulan fakta akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil, para korban langsung, hingga pemerintah pusat. Anis menegaskan, kekuatan tim ini terletak pada perbedaan kewenangan masing-masing lembaga, yang memungkinkan mereka untuk saling melengkapi informasi dan menghasilkan temuan yang komprehensif. Contohnya, Komnas Perempuan akan memfokuskan perhatian pada korban perempuan, sementara KND akan menyelidiki kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, memastikan setiap aspek kericuhan demonstrasi tertangani secara spesifik.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka, menambahkan bahwa pembentukan tim investigasi independen ini memiliki tujuan krusial: mengungkap potensi dalang di balik kericuhan, baik dari kalangan aparat negara maupun non-negara. Sondang secara tegas menyatakan bahwa tim ini merupakan inisiatif murni dari LNHAM dan berbeda dari tim yang mungkin berencana dibentuk oleh pemerintah. LNHAM, menurutnya, sengaja menunggu hingga kerangka kerja disepakati secara matang sebelum meluncurkan tim, demi memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
Sebagai gambaran latar belakang situasi, Kementerian Dalam Negeri mencatat adanya aksi unjuk rasa di 107 lokasi di seluruh Indonesia sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini, dengan dampak kerugian yang bervariasi. Skala peristiwa ini menunjukkan urgensi penyelidikan unjuk rasa yang komprehensif dan akuntabel.
Laporan awal dari Komnas HAM sendiri mengungkapkan fakta yang memilukan: sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan demonstrasi tersebut. Lebih lanjut, temuan lembaga tersebut mengindikasikan bahwa beberapa korban tewas akibat dugaan tindakan kekerasan aparat kepolisian, sebuah temuan yang memerlukan penyelidikan mendalam dan transparan.
Anis Hidayah menjamin bahwa tim pencari fakta ini akan bekerja secepat mungkin. Hasil temuan mereka akan dirilis secara resmi kepada publik dan diserahkan kepada Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menegaskan komitmen LNHAM terhadap akuntabilitas dan keadilan bagi korban kekerasan dalam demonstrasi.
Ringkasan
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk menyelidiki kericuhan demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim ini terdiri dari gabungan beberapa lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, dan KND. Misi utama tim adalah menelusuri detail rentetan aksi unjuk rasa, mengumpulkan fakta dari berbagai pihak, dan mengungkap potensi dalang di balik kericuhan.
Tim independen ini akan bekerja secepat mungkin untuk mengungkap fakta terkait dugaan kekerasan, termasuk yang melibatkan aparat kepolisian, yang menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia. Hasil temuan akan dipublikasikan dan diserahkan kepada Pemerintah serta DPR RI sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan keadilan bagi korban kekerasan dalam demonstrasi. Tim ini merupakan inisiatif murni LNHAM dan berbeda dari tim yang mungkin dibentuk oleh pemerintah.