Polemik Kurikulum di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Probolinggo: Apa yang Menyebabkan Siswa Mengundurkan Diri?
Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menyoroti perbedaan kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Probolinggo dibandingkan sekolah umum. Sorotan ini muncul seiring dengan tingginya angka siswa yang mengundurkan diri dari sekolah tersebut.
Madihah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkot Probolinggo, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan siswa SMP dan SMA di SRT 7 Probolinggo berhenti sekolah adalah karena mereka harus menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Memang ada beberapa siswa SRT 7 Probolinggo yang keluar karena masalah remaja, namun sebagian besar berhasil kami tarik kembali,” jelas Madihah saat ditemui di Asrama SRT 7 Probolinggo, Kamis (16/4). Ia menambahkan, sistem “Multi Entry Multi Exit” diterapkan di SRT 7, memungkinkan siswa yang keluar untuk bekerja tetap memiliki kesempatan untuk kembali bersekolah.
Pendekatan persuasif menjadi kunci dalam menangani siswa yang mengundurkan diri. Pemkot Probolinggo, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), berupaya mencari tahu orang-orang terdekat yang berpengaruh bagi murid tersebut. Selanjutnya, pendampingan psiko-sosial diberikan kepada keluarga, dengan harapan dapat memotivasi anak untuk kembali menempuh pendidikan.
“Kami terus membimbing mereka sampai pada akhirnya ada murid yang ‘mundur’ lalu kembali bersekolah. Namun, ada juga yang tidak kembali, seringkali disebabkan masalah keluarga seperti perceraian orang tua,” lanjut Madihah, menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Selain masalah ekonomi, masalah remaja juga menjadi faktor penyebab pengunduran diri. Madihah mengakui bahwa usia remaja adalah masa krusial, di mana anak-anak cenderung memiliki sifat pemberontak dan ingin bebas.
Di sisi lain, SRT 7 Probolinggo memiliki jadwal harian yang sangat padat. Kegiatan siswa dimulai sejak pukul 04.00 hingga apel malam pada pukul 22.00. Sebelum pelajaran dimulai, siswa mengikuti kegiatan keagamaan dari pukul 04.15 hingga 06.30. Pembelajaran reguler berlangsung hingga pukul 15.40, dilanjutkan dengan belajar malam yang didampingi oleh Wali Asuh hingga pukul 20.30.
Kedisiplinan juga menjadi fokus utama di SRT 7. Kehadiran siswa dipantau ketat menggunakan sistem kode bar pada kartu identitas. Siswa yang absen akan dikenakan sanksi berupa tugas keagamaan atau kebersihan.
“Banyak siswa SRT 7 Probolinggo yang sebelumnya memiliki kebebasan lebih. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkap Madihah, menyoroti perbedaan latar belakang siswa yang beragam.
Saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah, dengan melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan. Sekolah-sekolah ini memberikan layanan pendidikan gratis kepada 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu.
Para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat, penguatan kompetensi dasar akademik, penanaman kedisiplinan, serta fasilitas asrama. Mereka juga mendapatkan seragam dan perlengkapan sekolah, makanan bergizi tiga kali sehari dengan dua kali camilan, serta dukungan pembelajaran berbasis digital.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan Sekolah Rakyat guna mendorong pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya, menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ringkasan
Pemerintah Kota Probolinggo menyoroti perbedaan kurikulum di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7, yang menyebabkan tingginya angka siswa yang mengundurkan diri. Faktor utama pengunduran diri siswa SMP dan SMA adalah masalah ekonomi, dimana mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, SRT 7 menerapkan sistem “Multi Entry Multi Exit” yang memungkinkan siswa yang keluar untuk bekerja tetap dapat kembali bersekolah.
Selain masalah ekonomi, faktor lain yang menyebabkan siswa mundur adalah masalah remaja dan jadwal harian yang padat di SRT 7, mulai dari pukul 04.00 hingga 22.00. Sekolah Rakyat, dengan total 166 sekolah dan 15.895 siswa, memberikan layanan pendidikan gratis termasuk fasilitas asrama, makanan, dan perlengkapan sekolah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan Sekolah Rakyat guna pemerataan pendidikan di Indonesia, menargetkan penambahan 100 sekolah setiap tahun.
