Shoesmart.co.id – JAKARTA — Rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh level Rp 17.100 per dolar AS pada hari Selasa (7/4/2026). Bank Indonesia (BI) merespons kondisi ini dengan menyatakan bahwa pelemahan mata uang Garuda tersebut dipicu oleh tingginya ketidakpastian global akibat meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah.
“Di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi ini, stabilitas menjadi prioritas utama bagi Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, BI akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki, termasuk kebijakan OM, untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” tegas Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dalam keterangan resminya pada Selasa (7/4/2026).
Destry meyakinkan bahwa BI akan secara konsisten dan terukur hadir di pasar uang, baik di pasar spot, DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), maupun NDF (Non-Deliverable Forward) di pasar *offshore*. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga.
“Konflik di Timur Tengah memberikan dampak dua arah. Kenaikan harga komoditas, ditambah dengan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor, dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita. Hal ini diharapkan dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar yang diakibatkan oleh eskalasi konflik tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp 17.105 per dolar AS pada perdagangan Selasa (7/4/2026), melemah 70 poin atau 0,41 persen. Pada perdagangan hari sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.035 per dolar AS.
Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, berpendapat bahwa kelanjutan perang di Timur Tengah menjadi sentimen eksternal utama yang memicu pelemahan rupiah. Dampak penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian utama.
“Investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak,” ungkap Ibrahim dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan bahwa upaya diplomatik untuk meredakan konflik tampak mengalami kemunduran. Iran menolak proposal yang didukung AS, yang menguraikan gencatan senjata selama 45 hari dan pembukaan kembali selat secara bertahap, bersamaan dengan negosiasi yang lebih luas mengenai pencabutan sanksi dan rekonstruksi.
Iran menolak proposal tersebut dan justru menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, jaminan yang mengikat terhadap serangan di masa mendatang, pencabutan sanksi, dan kompensasi atas kerusakan yang terjadi.
Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali bahwa tenggat waktu pada Selasa (7/4/2026) bersifat tegas. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat memicu serangan AS terhadap infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Trump juga menyatakan bahwa Iran dapat ‘disingkirkan’ dengan cepat, menggarisbawahi meningkatnya risiko eskalasi yang lebih luas.
“Konfrontasi ini telah mengganggu aliran energi global dan mendorong harga minyak lebih tinggi, memicu kekhawatiran inflasi dan mempersulit prospek kebijakan moneter. Investor juga menunggu data inflasi AS penting yang akan dirilis pada hari Jumat, yang diharapkan memberikan petunjuk tentang arah suku bunga Fed,” jelasnya.
Selain gejolak global akibat perang Timur Tengah dan dinamika geopolitik, kondisi dalam negeri juga turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.
“Ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global,” ujar Ibrahim.
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang berhak, sehingga berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan, yang seharusnya menjadi penerima manfaat, justru berpotensi kekurangan pasokan.
“Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor BBM,” lanjutnya.
Kenaikan harga minyak yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi. Harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel, bahkan mencapai sekitar 113 dolar AS per barel, memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Oleh karena itu, fokus sasaran subsidi dinilai perlu dipertajam. Ketika harga minyak melonjak hingga 113 dolar AS per barel, yang berarti lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi dengan langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM bukanlah opsi ideal dalam jangka pendek karena daya beli masyarakat masih lemah, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah tersebut dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Diprediksi, mata uang rupiah akan terus berfluktuasi dan berpotensi melemah di rentang Rp 17.100 – Rp 17.150 per dolar AS pada perdagangan selanjutnya.
Ringkasan
Rupiah melemah hingga Rp 17.100 per dolar AS akibat ketidakpastian global yang dipicu eskalasi perang di Timur Tengah. Bank Indonesia (BI) merespons dengan mengoptimalkan instrumen operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF.
Konflik di Timur Tengah memberikan dampak dua arah, yaitu kenaikan harga komoditas yang dapat menguntungkan Indonesia sebagai negara pengekspor, namun juga tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, subsidi energi yang belum tepat sasaran dan lonjakan harga minyak dunia turut membebani fiskal Indonesia.
