Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim secara terang-terangan menyinggung aspek politik dalam nota pembelaannya (pleidoi) terkait kasus pengadaan laptop Chromebook. Pernyataan tersebut segera direspons oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
JPU Parade Hutasoit dengan tegas membantah tudingan adanya politisasi kasus dalam penanganan dugaan korupsi Chromebook. Menurut Parade, seluruh proses persidangan untuk kasus tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan Nadiem, murni merupakan bagian dari penegakan hukum. Ia menekankan bahwa kebenaran hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. “Jika beliau menganggap seperti itu, kami tetap mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru,” tegas Parade pada Selasa (2/6), menepis anggapan Nadiem.
Dalam pleidoi Nadiem yang dibacakan pada tanggal yang sama, ia menduga bahwa kasus hukum yang menjeratnya sebagai terdakwa dipicu oleh keberadaan “pihak sangat kuat” di sektor pendidikan. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud, Nadiem Makarim meyakini banyak pihak yang tidak menghendaki adanya digitalisasi dalam sektor pendidikan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa gesekan kecil terkait kebijakan digitalisasi pendidikan bisa berubah menjadi “dendam besar” yang ditujukan kepadanya. Nadiem bahkan menyatakan, “Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas, kasus ini murni kekeliruan investigasi, karena fakta-fakta dalam dakwaan tidak berdasarkan realita.”
Nadiem menjelaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan yang diusungnya kemungkinan besar telah mengganggu banyak pendapatan pihak-pihak tertentu di sektor tersebut. Kondisi ini, menurut Nadiem, diperparah oleh gaya kepemimpinannya yang dinilai tidak mengikuti budaya pemerintahan yang lazim. Ia mencontohkan beberapa tradisi pemerintahan yang sering diabaikannya, seperti publikasi berlebihan dan undangan bagi anggota legislatif dalam kunjungan ke daerah, yang ia rasa membuat sejumlah pihak merasa tidak dihargai. “Di bidang politik, berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan dengan program saya, sehingga banyak pihak yang tersinggung,” ujarnya.
Mantan bos Gojek ini akhirnya menyadari bahwa kesalahan utamanya saat menjabat adalah melupakan esensi seorang menteri sebagai jabatan politik. Ia mengakui pentingnya memiliki hubungan baik antar-institusi dan organisasi untuk kelangsungan program. Nadiem menyesal karena alpa merangkul pihak-pihak yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan saat ia menggalakkan digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, ia mengakui dirinya meremehkan “ritual politik” yang kini ia nilai sangat krusial dalam keberlanjutan sebuah program. Sebagai penutup pleidoinya, Nadiem memberikan saran kepada generasi muda yang ingin mengabdi pada negara: “Temukan keseimbangan antara profesionalitas dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa jadi dendam besar.”
Menanggapi gelombang dukungan yang diterima Nadiem Makarim, baik di ruang sidang maupun melalui media sosial, Jaksa Parade juga menyampaikan pandangannya bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kasus pengadaan laptop Chromebook secara menyeluruh. Parade menegaskan bahwa dukungan masyarakat, sebesar apa pun, tidak bisa disamakan dengan kebenaran faktual yang terungkap di persidangan.
Menurut Parade, tingginya dukungan terhadap Nadiem bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait isi persidangan yang telah berlangsung selama kurang lebih empat bulan. “Bisa jadi masyarakat atau netizen yang mendukung Nadiem itu belum tercerahkan. Persidangan ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan, jadi mungkin banyak fakta yang belum teredukasi ke netizen,” jelasnya. Meskipun demikian, Parade tidak dapat menilai apakah ada upaya penggiringan opini publik yang dilakukan oleh kubu Nadiem, namun ia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa membatasi adanya penggiringan opini semacam itu. Berdasarkan pantauan media, sejumlah figur publik, mulai dari artis hingga influencer seperti CEO Malaka Project Ferry Irwandi, Cinta Laura, dan Maudy Ayunda, telah menyampaikan kekecewaan mereka atas tuntutan yang dialamatkan kepada Nadiem Makarim melalui akun media sosial pribadi masing-masing.
