Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Angka ini diproyeksikan akan digelontorkan terutama oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Jumat (15/8), menjelaskan bahwa ketika program telah berjalan penuh kecepatan, BGN akan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang lebih Rp 25 triliun per bulan, dari Januari hingga Desember 2026.
Dadan mengakui bahwa target 20 juta penerima manfaat MBG baru akan tercapai pada Agustus 2025. Oleh karena itu, BGN mematok target agar jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pada akhir tahun ini, sehingga pada 2026 program bisa beroperasi penuh dengan dukungan anggaran terbaru yang telah disiapkan.
MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun 2025. Kementerian Keuangan juga menyatakan kesiapannya untuk menggelontorkan dana tambahan hingga Rp 100 triliun, jika diperlukan, guna memastikan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Baca juga:
- Dinikmati Orang Kaya, Pemerintah akan Ubah Penyaluran Subsidi LPG hingga BBM
- Anggaran Pendidikan 2026 Terbesar Sepanjang Sejarah, Hampir Separuhnya untuk MBG
Hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Dadan menegaskan bahwa anggaran yang terserap tersebut murni dialokasikan untuk intervensi pemenuhan gizi. Meskipun serapan anggaran tersebut masih tergolong rendah dari alokasi dana yang tersedia, Dadan menjelaskan bahwa tidak semua infrastruktur atau program harus sepenuhnya dibiayai oleh APBN.
Dalam konteks program MBG, seluruh infrastruktur yang kini telah beroperasi sepenuhnya dibiayai oleh mitra. Badan Gizi Nasional mencatat, hingga 15 Agustus 2025, sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan MBG telah beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Selain itu, sekitar 19 ribu SPPG lainnya saat ini sedang dalam proses menuju operasional dan tengah memasuki tahap verifikasi.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG yang sudah beroperasi dan yang hampir operasional ini 100% dibiayai oleh dana dari masyarakat. Nilai uang yang telah beredar di masyarakat untuk pembangunan infrastruktur ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 48 triliun, yang seluruhnya bukan berasal dari APBN.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama. Dana ini bertujuan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan perkiraan penyerapan APBN sekitar Rp 25 triliun per bulan mulai Januari 2026.
Program MBG telah menyerap Rp 10,3 triliun hingga Agustus 2025, yang difokuskan untuk intervensi pemenuhan gizi. BGN mencatat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, didukung oleh dana dari masyarakat sekitar Rp 48 triliun, menunjukkan investasi signifikan di luar APBN.
