PIKIRAN RAKYAT: Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Jawa Barat menghadapi paradoks menarik: laju perekonomian naik, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru ikut menanjak. Fenomena ini menjadi sorotan utama, mengingat potensi dan tantangan yang menyertainya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan, ekonomi provinsi ini tumbuh impresif sebesar 5,20 persen secara tahunan pada kuartal III 2025. Namun, di saat yang sama, TPT meningkat signifikan menjadi 6,77 persen. Ini berarti, hingga Agustus 2025, jumlah pengangguran di Jawa Barat telah bertambah, mencapai 1,78 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan 0,02 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang tercatat sebesar 6,75 persen.
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Lampaui Nasional
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pengangguran ini didominasi oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil sepanjang tahun terakhir. Menurut Herman, situasi ini merupakan realitas tak terhindarkan yang kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi menjelang akhir tahun 2025.
Industri pengolahan menyumbang 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, menjadikannya sektor yang sangat dinamis dan rentan terhadap gejolak. Guncangan ekonomi terasa kuat setelah isu tarif resiprokal mencuat di awal tahun, menghantam sektor manufaktur dengan dampak yang besar.
“Meskipun tarifnya sudah diturunkan menjadi 19 persen, dampak psikologisnya masih terasa. Mengingat nilai ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat mencapai sekitar Rp 18 miliar Dolar AS, kondisi ini berlangsung berbulan-bulan dan sempat memicu PHK,” terang Herman di Bandung, pada Selasa, 11 November 2025.
Indef: Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Persen Tunjukkan Daya Beli Masyarakat Belum Pulih
Meski demikian, pasca-negosiasi tarif, Herman melaporkan bahwa situasi kini berangsur membaik dan aktivitas ekspor mulai kembali menggeliat. Harapannya, pemulihan ini dapat mendorong penurunan angka TPT pada kuartal terakhir tahun ini.
Di sisi lain, Herman juga menyoroti tingginya investasi yang masuk ke Jawa Barat, mencapai Rp 7,1 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Herman, kini berfokus mengarahkan investasi tersebut ke industri padat modal dan padat teknologi, yang diharapkan membawa nilai tambah lebih tinggi bagi daerah.
Salah satu investasi terbesar adalah pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) di Kabupaten Subang. Herman mengklaim pabrik raksasa ini berpotensi menyerap hingga 18 ribu tenaga kerja setelah beroperasi penuh, menjadi angin segar bagi pasar kerja di Jawa Barat.
“Untuk sektor ini, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian khusus, terutama di bidang teknologi. Ini adalah tren global, di mana teknologi seperti AI hingga blockchain harus diimbangi dengan keterampilan SDM yang relevan,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi 5,04 Persen Tak Berkualitas, Warning Kelas Menengah Makin Tertekan
Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja menjadi sangat krusial. Ketersediaan tenaga kerja terampil harus dioptimalkan agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Herman mengakui bahwa serapan tenaga kerja saat ini belum sesuai harapan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Kami sedang mencoba berbagai terobosan untuk mendorong upskilling tenaga kerja,” jelas Herman.
Beberapa strategi yang diterapkan antara lain adalah Dinas Tenaga Kerja di 27 kabupaten dan kota secara masif menggelar pelatihan “link and match”, yang secara langsung disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pelatihan ini dirancang agar lulusannya siap kerja.
“Dua pekan lalu, kami membuka pelatihan untuk 2.000 orang di Garut yang langsung bekerja sama dengan pihak industri. Jadi, setelah dilatih, mereka langsung diterima bekerja,” tambahnya.
Herman menegaskan, pihaknya akan semakin fokus pada pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, memastikan sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Walhi Kritik Setahun Kerja Prabowo-Gibran, Target Pertumbuhan Ekonomi Berdampak pada Sumber Daya Alam
Dianggap biasa
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Muhamad Nur, turut mengomentari situasi ini, menyebut bahwa anomali seperti kenaikan pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi dapat saja terjadi. Ia menyoroti beberapa faktor yang memengaruhi terganggunya industri padat karya pada tahun 2025 sebagai penyebab peningkatan jumlah pengangguran.
“Namun demikian, baik pemerintah provinsi maupun sektor perbankan secara kolaboratif terus mendorong sektor-sektor lain yang juga padat karya. Harapannya, pada akhir tahun, data yang lebih akurat akan menunjukkan penurunan angka pengangguran,” ungkap Nur.
Tingkat Pengangguran Bandung Barat Capai 6,7 Persen, Disnakertrans Gelar Job Fair Mini di 4 Kecamatan
Situasi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor padat karya. Muhamad Nur juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, serta perkebunan.
“Banyak negara tertarik dengan produk UMKM Indonesia. Ini merupakan peluang besar untuk memperluas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya, melihat UMKM sebagai pilar penting ekonomi daerah.
Angka Pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya Diklaim Turun Drastis
Nur juga menilai penguatan pelatihan vokasi adalah langkah strategis untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi perubahan pesat kebutuhan industri. Dengan pesatnya peningkatan investasi kendaraan listrik, pelatihan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lembaga vokasi perlu diarahkan agar lulusannya siap untuk terjun ke industri yang sedang berkembang pesat tersebut.
Ringkasan
Jawa Barat mengalami paradoks ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen pada kuartal III 2025, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru meningkat menjadi 6,77 persen. Peningkatan pengangguran ini didominasi oleh PHK massal di sektor industri tekstil, terutama akibat isu tarif resiprokal yang mempengaruhi ekspor. Pemerintah provinsi berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong investasi ke industri padat modal dan teknologi, serta fokus pada peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja.
Pemerintah Jawa Barat juga mendorong pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta mengarahkan investasi ke sektor-sektor lain seperti UMKM, pertanian, dan perkebunan. Bank Indonesia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor dan memperkuat pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat seperti kendaraan listrik.
