KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia berhasil mengamankan penambahan saham sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menandai langkah signifikan dalam penguasaan aset strategis negara. Bahlil menegaskan bahwa negosiasi terkait penambahan saham Freeport ini telah mencapai tahap final dan kesepakatan telah tercapai.
“Negosiasi tambahan saham Freeport sudah saya nyatakan final, sudah (deal) penambahan 12%,” ungkap Bahlil dalam keterangannya yang disampaikan di Anjungan Sarinah, Jakarta, pada Selasa (07/10/2025). Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kepemilikan negara di sektor pertambangan strategis.
Meskipun kesepakatan penambahan saham Freeport telah final, Bahlil juga menekankan adanya agenda penting berikutnya: evaluasi dan pembahasan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Freeport di Indonesia. IUP yang ada saat ini dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2041, sehingga langkah proaktif ini menjadi krusial untuk keberlanjutan operasional PTFI dan kepentingan nasional.
“Nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa, lagi dibicarakan sekarang,” tambah Bahlil, menjelaskan bahwa detail spesifik mengenai durasi perpanjangan IUP masih dalam tahap pembahasan. Proses ini membutuhkan pertimbangan matang untuk memastikan manfaat optimal bagi negara.
Vale Indonesia Meraih Penghargaan Lestari Awards 2025
Menyoroti karakteristik unik operasi PTFI, Bahlil sebelumnya sempat menjelaskan bahwa tambang yang digarap merupakan tipe tambang bawah tanah atau underground mining. Hal ini berbeda secara fundamental dengan tambang terbuka (open pit), terutama dalam hal durasi dan kompleksitas proses eksplorasinya.
“Underground ini proses eksplorasinya tidak sama dengan open pit. Produksi 2020-2021 di underground itu merupakan hasil eksplorasi sejak 2004. Jadi eksplorasi di underground itu membutuhkan waktu 10-15 tahun,” terang Bahlil dalam kesempatan sebelumnya di Kantor ESDM. Penjelasan ini menggarisbawahi mengapa perpanjangan IUP menjadi sangat penting, mengingat investasi waktu dan sumber daya yang besar dalam setiap siklus eksplorasi tambang bawah tanah.
Lebih lanjut, Bahlil memprediksi bahwa puncak produksi tambang PTFI akan tercapai pada tahun 2035. Dengan demikian, perpanjangan IUPK – yang merujuk pada IUP di konteks ini – menjadi esensial tidak hanya untuk menjaga stabilitas operasional, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan strategis ini.
“Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi dari Freeport ini di 2035. Begitu di 2035 dia akan menurun, begitu dia turun, dampaknya kepada produktivitas dari perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” pungkas Bahlil. Pernyataan ini menegaskan urgensi perpanjangan IUP untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta menjaga keberlanjutan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bangsa.
Catatan Pelaku Industri Soal Putusan WTO Menangkan RI di Sengketa Stainless Steel
Ringkasan
Indonesia, melalui MIND ID, berhasil menambah kepemilikan saham sebesar 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kesepakatan final ini, menandai peningkatan penguasaan aset strategis oleh negara. Langkah selanjutnya adalah evaluasi dan pembahasan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Freeport, yang akan berakhir pada tahun 2041.
Bahlil menekankan pentingnya perpanjangan IUP mengingat karakteristik tambang bawah tanah PTFI yang membutuhkan waktu eksplorasi yang lama. Ia juga memprediksi puncak produksi tambang PTFI akan tercapai pada tahun 2035, sehingga perpanjangan IUPK menjadi krusial untuk menjaga stabilitas operasional, memaksimalkan potensi pendapatan negara, dan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.