JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan strategi proaktif untuk tahun anggaran 2026, dengan mendorong kementerian dan lembaga (K/L) merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal pertama. Langkah ini diambil untuk secara signifikan mempercepat perputaran roda ekonomi nasional dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menekankan pentingnya inisiatif ini dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu (5/11/2025). “Strategi untuk 2026, khususnya APBN, harus makin dini realisasi belanjanya. Kami akan memastikan K/L dengan anggaran besar merealisasikan mayoritas belanja pemerintah pada kuartal I,” tegas Febrio, menyoroti komitmen Kemenkeu terhadap percepatan fiskal.
Pemerintah sendiri mematok target pertumbuhan ekonomi jangka pendek sebesar enam persen. Untuk tahun 2025 ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi ditetapkan mencapai 5,2 persen. Sementara itu, perekonomian nasional pada kuartal III 2025 berhasil tumbuh 5,04 persen, dan optimisme ditargetkan mencapai 5,5 persen pada kuartal IV.
Dengan momentum positif tersebut, Febrio berharap sentimen baik ini akan terus terbangun dan berlanjut. “Kami berharap sentimen positif terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di akhir 2025, sehingga bisa berlanjut di kuartal pertama 2026,” tambahnya, menunjukkan harapan akan kesinambungan performa ekonomi yang solid.
Lebih lanjut, Febrio menjelaskan bahwa fokus pemerintah akan tertuju pada tiga mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi: instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Kemenkeu, kata Febrio, akan memastikan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat aktif dalam memperkuat dua mesin pertumbuhan lainnya secara sinergis.
Dalam upaya konkret memperkuat sektor keuangan, Kemenkeu tengah menyiapkan injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Suntikan dana ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit secara masif ke sektor riil, diharapkan mampu menggerakkan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, untuk membenahi dan meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu akan mempererat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini dipandang esensial untuk mendukung para pelaku usaha, memastikan terciptanya keseimbangan antar sektor, serta menciptakan lingkungan yang semakin kondusif bagi penanaman modal dan ekspansi bisnis.
“Jika mesin fiskal dan sektor keuangan hidup tapi iklim usaha tidak membaik, maka pertumbuhan akan timpang,” ujar Febrio, memberikan peringatan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa ketiga pilar ini harus berjalan seimbang dan didukung oleh “kolaborasi yang kuat di antara anggota kabinet” demi pencapaian target ekonomi nasional yang optimal dan berkelanjutan.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mempercepat realisasi belanja APBN 2026, khususnya pada kuartal pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek sebesar enam persen, dan fokus pada tiga mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi: instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.
Untuk memperkuat sektor keuangan, Kemenkeu menyiapkan injeksi SAL sebesar Rp200 triliun kepada Himbara guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Selain itu, Kemenkeu akan meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki iklim investasi, serta memastikan keseimbangan antar sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal.
