Shoesmart.co.id Langit birokrasi pajak tengah bergemuruh. Di tengah upaya pemerintah menegakkan integritas lembaga keuangan negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegas di garis depan, mendukung langkah berani Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto yang memecat puluhan pegawai karena terlibat dalam praktik penyimpangan dan dugaan suap.
Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi menjadi simbol kebangkitan moral dan disiplin baru di tubuh otoritas pajak lembaga yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari operasi besar “bersih-bersih”, demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi yang kerap disorot tajam masyarakat.
“Ya dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” ujar Purbaya tegas saat ditemui di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Nada suaranya tegas, tanpa ragu sedikit pun.
Bagi Purbaya, tidak ada ruang kompromi bagi oknum yang mencoreng nama lembaga.
Ia menambahkan, mayoritas pegawai yang dipecat terbukti menerima uang di luar kewenangan, sebuah pelanggaran berat yang pantas dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Kita lakukan pembersihan di situ.
Jadi pesannya adalah ke teman-teman pajak, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” ujarnya memberi peringatan keras.
Langkah berani ini seolah menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak.
Tak ada lagi ruang bagi mereka yang bermain di wilayah abu-abu atau mempermainkan kewenangan untuk keuntungan pribadi.
Sebelumnya, dalam acara peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa sejak Mei 2025, ia telah memecat 26 pegawai karena terbukti melakukan kecurangan, sementara 13 pegawai lainnya masih menunggu keputusan pemecatan.
Dalam keterangannya, Bimo menegaskan bahwa penindakan ini dilakukan tanpa pandang bulu, sebagai komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap DJP.
Ia memastikan, gerakan bersih-bersih internal bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran sekecil apa pun.
Reformasi pajak kini bukan hanya tentang sistem dan teknologi, tetapi juga tentang membangun kembali kejujuran, tanggung jawab, dan kehormatan di balik seragam abdi negara.
***
(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kontan)