Shoesmart.co.id , JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan perubahan signifikan terkait syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Opsi pembangunan smelter tembaga baru kini tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, semula pembangunan smelter baru adalah salah satu persyaratan krusial untuk perpanjangan IUPK PTFI pasca-2041, di samping penambahan divestasi saham minimal 10% kepada MIND ID. Namun, arah kebijakan pemerintah kini bergeser. Alih-alih mendesak pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, pemerintah justru akan mendorong PTFI untuk memaksimalkan pemanfaatan smelter tembaga yang sudah ada di Gresik.
“Tadinya kita ingin ada smelter di Papua. Namun, ini masih dalam tahap diskusi. Mengingat adanya penambahan jumlah saham di atas 10%, khususnya yang sebagian akan dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, maka pemanfaatan smelter di Gresik menjadi opsi yang diprioritaskan,” ungkap Bahlil kepada awak media, Jumat (26/9/2025).
: RI Bidik Tambah Saham Freeport di Atas 10%, BUMD Papua Dapat Jatah
Pemerintah sendiri tengah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI hingga lebih dari 10%. Sebagian dari tambahan saham ini rencananya akan dialokasikan untuk BUMD Papua. Bahlil menyebutkan bahwa negosiasi sedang berlangsung, dengan target mencapai angka 12%. “Insyaallah akan lebih baik. Pemerintah sedang bernegosiasi hingga angka 12%. Saham ini, sebagian akan diberikan kepada BUMD Papua, dan ini akan terealisasi setelah 2041, agar eksplorasi dapat terus dilakukan,” tegasnya.
: Krisis Tambang Freeport Guncang Pasar Tembaga Global
Pembagian saham untuk BUMD Papua ini dipastikan akan terjadi selepas tahun 2041. Bahlil menambahkan bahwa tahapan negosiasi masih bergulir dan diharapkan rapat final antara pemerintah dan Freeport dapat terlaksana pada Oktober 2025. Terkait valuasi, Bahlil menegaskan bahwa nilai saham tersebut akan sangat kecil. “Itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” jelasnya.
: MIND ID Bukukan Laba Rp19,8 Triliun Semester I/2025, Cuan dari Freeport Turun
Lebih lanjut, opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah diungkapkan dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kelangsungan operasional pertambangan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan daerah.