
Shoesmart.co.id, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa adopsi teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI) memegang peranan vital dalam memperkokoh sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) di sektor keuangan digital. Di tengah maraknya kejahatan digital yang kian kompleks, termasuk praktik judi online (judol), kehadiran alat pendeteksi dini menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang tak terhindarkan. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam forum FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025), secara lugas menggarisbawahi urgensi ini dengan menyatakan, “Sekarang yang juga sangat penting adalah peran AI di dalam mendeteksi fraud, fraud detection system. Fraud yang sekarang ini sangat marak terjadi di dunia digital dalam bentuk apa pun, termasuk judol.”
: BI Ungkap Jejak Digital QRIS Bisa jadi Dasar Penilaian Kelayakan Kredit
Kecanggihan AI, menurut Juda, terletak pada kemampuannya yang unik untuk mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara langsung (real time). Fitur ini memungkinkan deteksi indikasi penipuan digital yang jauh lebih cepat dan akurat, melampaui kemampuan sistem konvensional. Dalam upaya penanganan fraud di sektor keuangan digital, BI tidak bekerja sendiri. Juda Agung mengungkapkan adanya sinergi yang kuat antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memerangi kejahatan ini secara terkoordinasi.
: : BI Siapkan Insentif Baru demi Dongkrak Kredit dan Bunga Lebih Murah, Simak Detailnya
Dinamika regional turut menjadi perhatian serius yang perlu diwaspadai. Juda menyoroti kebijakan pemerintah Filipina yang baru saja mengeluarkan undang-undang pelarangan praktik judi online. Ia mengingatkan, “Dampaknya bisa saja para pelaku atau penggiat judi online pindah ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi, kita harus semakin hati-hati.” Sejalan dengan pandangan ini, Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital BI, Endang Trianti, menegaskan bahwa penipuan digital beroperasi melalui jaringan atau network. Oleh karena itu, BI berkomitmen untuk terus memperkuat jaringan sistem keuangan digital di masa depan. “Fraud itu bekerja dengan network. Kecepatan network itu sangat dimanfaatkan oleh fraudster [penipu]. Maka combating-nya [melawannya] harus juga dengan network menurut saya,” jelas Endang.
: : Modal Asing Rp1 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Investor Ramai Beli Saham
Inklusi Keuangan
Di samping perannya yang krusial dalam pencegahan penipuan, Juda Agung juga meyakini bahwa AI memiliki potensi besar untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Konsep AI, menurutnya, tidak sekadar menggantikan peran manusia. “Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ungkap Juda, memberikan gambaran yang lebih humanis tentang teknologi ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa teknologi AI mampu mengolah jejak digital transaksi keuangan yang terekam dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Data yang diolah oleh AI ini nantinya akan menjadi dasar untuk alternative credit scoring, atau penilaian kredit alternatif. Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM yang aktif menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital yang kaya informasi: mulai dari data pemasukan, pengeluaran, jumlah tabungan, hingga pola pelanggan mereka. “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” papar Juda.
Langkah progresif ini selaras dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Juda menekankan bahwa digitalisasi yang inklusif bukan semata-mata tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Sebaliknya, yang terpenting adalah bagaimana teknologi digitalisasi keuangan dapat benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” pungkasnya, mengakhiri pembahasan dengan visi yang holistik.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya adopsi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) di sektor keuangan digital, terutama dalam menghadapi maraknya judi online (judol) dan penipuan digital. AI memiliki kemampuan untuk mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara real time, sehingga mempercepat dan mengakurat deteksi indikasi penipuan.
Selain pencegahan penipuan, BI meyakini AI dapat memperluas akses keuangan masyarakat. AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS menjadi dasar untuk alternative credit scoring, memudahkan UMKM mendapatkan akses pinjaman dari bank atau fintech lending. BI menekankan pentingnya teknologi tepat guna untuk mewujudkan digitalisasi keuangan yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat.