Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2025 (Juni 2025) mencapai USD 433,3 miliar, setara dengan Rp 7.004 triliun (dengan kurs Rp 16.168). Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,4 persen (yoy) pada kuartal I 2025.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ULN ini dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang berlanjut dari kuartal sebelumnya. Lebih rinci, ULN pemerintah pada kuartal II 2025 mencapai USD 210,1 miliar, tumbuh 10 persen (yoy), peningkatan yang signifikan dibandingkan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada kuartal I 2025. Peningkatan ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah, menurut Denny Prakoso, tetap berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel demi efisiensi dan optimalisasi pembiayaan. Penggunaan ULN pemerintah sendiri difokuskan pada sektor-sektor prioritas: kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19 persen), pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,9 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Menariknya, hampir seluruh ULN pemerintah, yaitu 99,9 persen, merupakan utang jangka panjang.
Berbeda dengan ULN pemerintah, ULN swasta pada kuartal II 2025 tercatat sebesar USD 194,9 miliar, mengalami penurunan 0,7 persen (yoy), melanjutkan tren kontraksi dari kuartal sebelumnya (1 persen yoy). Kontraksi ini terutama berasal dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang turun 1,4 persen (yoy), meskipun ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami pertumbuhan 2,3 persen (yoy).
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, dengan total pangsa mencapai 80,5 persen. Sebagian besar ULN swasta, yaitu 76,7 persen, juga merupakan utang jangka panjang. Denny menekankan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkelola dengan baik, ditunjukkan oleh rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 30,5 persen pada kuartal II 2025, sedikit menurun dari 30,7 persen pada kuartal I 2025.
Ke depannya, BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN, memastikan penggunaannya untuk pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan strategi ini, Indonesia berupaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan pengelolaan utang luar negerinya.
Ringkasan
Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) pada kuartal II 2025 mencapai USD 433,3 miliar (Rp 7.004 triliun), meningkat 6,1 persen (yoy). Pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal sebelumnya, dipengaruhi oleh kontraksi ULN swasta. ULN pemerintah naik 10 persen (yoy) didorong investasi di Surat Berharga Negara (SBN).
ULN swasta turun 0,7 persen (yoy), terutama disebabkan penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan. Sektor pengolahan, jasa keuangan, listrik/gas, dan pertambangan menjadi penyumbang terbesar ULN swasta. Rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,5 persen, sedikit turun dari kuartal sebelumnya, menunjukkan pengelolaan ULN yang sehat dan terukur.
