Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) menjatuhkan putusan penting pada Jumat (20/2), membatalkan sebagian besar agenda tarif yang digagas oleh mantan Presiden Donald Trump. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan MA bahwa undang-undang yang menjadi landasan pengenaan bea impor tersebut tidak memberikan wewenang yang cukup kepada presiden untuk memberlakukan tarif.
Dengan suara mayoritas 6-3, para hakim MA menegaskan bahwa pengenaan tarif tanpa persetujuan Kongres melanggar prinsip dasar, mengingat Kongres memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur hal-hal terkait perpajakan.
Mengutip laporan CNBC pada Sabtu (21/2), MA berpendapat bahwa belum pernah ada presiden AS yang menggunakan undang-undang tersebut untuk memberlakukan tarif dalam skala besar. Oleh karena itu, sebelum menetapkan tarif, Trump seharusnya mendapatkan otorisasi dari Kongres AS. Keputusan ini secara efektif membatasi kemampuan presiden untuk secara sepihak memberlakukan tarif dengan alasan keamanan nasional atau kepentingan ekonomi.
Meskipun putusan ini memberikan dampak signifikan, MA tidak memberikan arahan mengenai apakah tarif yang telah dibayarkan harus dikembalikan. Menurut perhitungan Penn Wharton Budget Model, pemerintah AS telah mengumpulkan sekitar US$ 175 miliar dari pengenaan tarif selama masa jabatan Trump. Implikasi finansial dari putusan ini masih belum jelas.
Sebagian besar tarif yang dipermasalahkan diberlakukan berdasarkan interpretasi Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). UU ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengatur tarif setelah mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Namun, MA berpendapat bahwa penggunaan IEEPA untuk memberlakukan tarif secara luas melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut.
Pada April lalu, Trump sempat mengumumkan rencana tarif timbal balik yang luas, yang ia sebut sebagai “hari pembebasan” Amerika. Pengumuman ini memicu kepanikan pasar, dan tarif tersebut akhirnya ditangguhkan dengan cepat. Insiden ini menyoroti dampak potensial dari kebijakan tarif yang tiba-tiba dan tidak terduga.
Sejak saat itu, tarif yang didasarkan pada IEEPA telah mengalami berbagai perubahan, penundaan, dan pemberlakuan kembali. Contoh lainnya termasuk serangkaian tarif yang ditujukan kepada Meksiko, Kanada, dan Cina dengan tuduhan bahwa negara-negara tersebut telah gagal mencegah masuknya fentanyl ke AS. Kebijakan ini telah menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan memicu perselisihan dengan negara-negara mitra dagang.
Menanggapi putusan MA, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan pukulan serius bagi rakyat AS dan sekaligus merampas pengaruh signifikan yang dimiliki Trump. Ia khawatir bahwa keputusan ini akan melemahkan kemampuan pemerintah AS untuk melindungi kepentingan ekonominya.
Sementara itu, Trump mengecam putusan MA tersebut sebagai “sangat mengecewakan” dan menuduh bahwa MA telah dipengaruhi oleh “kepentingan asing.” Pernyataan ini mencerminkan pandangan Trump bahwa kebijakan tarifnya penting untuk melindungi industri Amerika dan menegosiasikan kesepakatan perdagangan yang lebih baik.
Ringkasan
Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar agenda tarif yang digagas oleh mantan Presiden Donald Trump. Keputusan ini didasarkan pada pandangan MA bahwa undang-undang yang menjadi dasar pengenaan tarif tersebut tidak memberikan wewenang yang cukup kepada presiden. Mayoritas hakim (6-3) berpendapat bahwa penetapan tarif tanpa persetujuan Kongres melanggar prinsip dasar, karena Kongres memiliki kewenangan untuk mengatur perpajakan.
Keputusan ini membatasi kemampuan presiden untuk memberlakukan tarif sepihak atas dasar keamanan nasional atau kepentingan ekonomi. Meskipun demikian, MA tidak memberikan arahan mengenai pengembalian tarif yang telah dibayarkan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan keputusan ini sebagai pukulan bagi rakyat AS, sementara Trump mengecam putusan tersebut sebagai “sangat mengecewakan.”
