Indonesia Political Opinion (IPO) baru-baru ini merilis hasil survei terbarunya yang menunjukkan dukungan publik yang luar biasa terhadap Presiden Prabowo Subianto, dengan tingkat kepercayaan mencapai 81%. Angka ini menjadi indikasi kuat solidnya dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau.
Survei ini dilaksanakan pada periode 9 hingga 17 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menggunakan metode Primary Sampling Unit (PSU) untuk menjamin representasi yang akurat.
Menurut Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, hasil survei ini secara jelas mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo. “Tingkat kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81%. Dengan kondisi angka yang demikian ini, situasi publik dan pemerintahan kita semestinya berada dalam kondisi yang solid. Artinya, karena publiknya percaya, dapat dipastikan akan mendukung kebijakan pemerintah,” terang Dedi saat memaparkan hasil survei di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/10).
Dedi lebih lanjut menegaskan bahwa tingginya angka kepercayaan tersebut menjadi penegasan atas dukungan luas masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
Selain tingkat kepercayaan, survei IPO juga mengulas tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Data menunjukkan bahwa 16% responden menyatakan sangat puas, 51% puas, dan 19% cukup puas, menandakan penerimaan yang positif secara keseluruhan.
Dedi menganggap tingkat kepuasan ini terbilang luar biasa untuk ukuran satu tahun masa pemerintahan.
“Dalam satu tahun pertama, kita bisa menyaksikan adanya beberapa adaptasi signifikan seperti perubahan kabinet, termasuk implementasi kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul segar. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak melanjutkan sepenuhnya kebijakan lama, respons positif telah didapatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa publik tampak puas terhadap Presiden Prabowo karena dinilai tegas dan berwibawa, memihak masyarakat, berpengalaman di pemerintahan, serta telah menginisiasi berbagai program sosial.
“Dari banyaknya program-program baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi faktor dominan yang menopang kepuasan publik terhadap presiden,” ungkap Dedi.
“Jadi, secara politik, saya kira MBG berperan penting untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan kinerja presiden,” tambahnya.
Kontras dengan Presiden, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
“Yang menyatakan sangat puas hanya 2%, lalu kemudian menyatakan puas 27%. Jadi, jika dibandingkan dengan Presiden Prabowo, angkanya cukup jauh sekali,” jelas Dedi.
Ekonomi dan Keamanan Nasional Dinilai Membaik
Survei IPO juga menangkap optimisme publik terhadap kondisi ekonomi nasional yang menunjukkan peningkatan.
“Ada sekitar 73% publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi secara nasional situasinya baik. Dari 73% yang menganggap baik itu, mayoritas menyatakan bahwa kondisi tersebut berdampak positif pada keseharian masyarakat,” tutur Dedi.
Bahkan, persepsi terhadap kondisi ekonomi di tingkat pedesaan mengalami peningkatan signifikan, di mana 85% responden menilai membaik, melonjak tajam dari hasil survei November 2024 yang hanya 46%. Dedi menilai fenomena ini berkaitan erat dengan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan anggaran dana desa.
Selain sektor ekonomi, penegakan hukum dan keamanan nasional juga mendapatkan penilaian positif dari publik.
“Tren opini positif mencapai 80% menyatakan kondisi penegakan hukum dalam situasi yang baik,” ungkap Dedi.
“Kondisi keamanan nasional juga saya kira cukup bagus. Yang menyatakan kondisi keamanan nasional sangat baik ada 5%, lalu kemudian baik 44% dan cukup di 28%. Dengan total, saya kira mencapai 77% menyatakan tren keamanan dalam situasi yang positif,” tambahnya.
Namun, persepsi terhadap upaya pemberantasan korupsi terbilang relatif stagnan, dengan 41% responden menilai baik dan 20% menilai cukup.
Susunan Kabinet Merah Putih Positif, Menkeu Purbaya dan Seskab Teddy Tertinggi
IPO juga mencatat bahwa 42% responden menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat baik dan baik, sementara 38% menilai cukup.
Sementara itu, 61% publik memberikan apresiasi positif terhadap formasi Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo. Mayoritas responden menilai kabinet ini diperkuat oleh figur-figur yang loyal, profesional, dan berpengalaman.
“Artinya, secara konfirmasi, Kabinet Merah Putih mendapat dukungan yang tinggi. Detailnya, 23% menyatakan susunan kabinet banyak diisi oleh tokoh yang loyal dan setia pada presiden, 17% meyakini banyak menteri terpilih dari kalangan profesional, 15% menyatakan menteri berasal dari kalangan yang sudah berpengalaman di pemerintahan,” papar Dedi.
Dalam survei yang sama, IPO turut menguji tingkat popularitas dan kinerja menteri di kabinet Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya muncul sebagai pejabat dengan persepsi kinerja terbaik.
“Yang pertama adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dianggap paling bekerja dengan baik, meraih 17,5%. Disusul oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di 15,1%,” ujar Dedi.
Untuk kategori menteri koordinator, posisi tertinggi ditempati oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 24,2% responden menilai kinerjanya paling baik.
Meski Puas, Publik Minta Harga Sembako Diturunkan dan Desak Reshuffle Kabinet
Kendati demikian, di balik tingginya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, 68% responden menyatakan perlu dilakukan perombakan kabinet (reshuffle). Beberapa menteri yang disebut publik layak diganti antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, dan Menteri HAM Natalius Pigai.
“Artinya, memang keinginan reshuffle bagi publik cukup besar. Bahkan, tokoh-tokohnya pun disebutkan, misalnya, menginginkan supaya Menpar diganti, terus Menteri Kehutanan diganti, termasuk Menteri ATR/BPN juga diganti,” kata Dedi.
Selain itu, prioritas lain yang diharapkan publik dari pemerintah adalah penurunan harga sembako, yang disebut oleh 26,1% responden. Disusul oleh pemberantasan pungli dan korupsi (17%), serta penyediaan lapangan kerja (11%).
Penilaian terhadap Lembaga Publik dan Partai Politik
IPO juga menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hasilnya menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan 95,2%, disusul Basarnas (86,3%), dan TNI di posisi ketiga (84,5%).
Sebaliknya, Kepolisian RI hanya dipercaya oleh 30,5% responden, disusul DPR (30,3%). Lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah adalah partai politik, yakni 23,1%.
Dari sisi elektabilitas partai politik, Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan 33,5%, diikuti PDIP 16,4%, dan Partai Golkar 9,1%.
Metode Survei
Survei IPO ini dilakukan pada periode 9 hingga 17 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
Survei ini menggunakan metode Primary Sampling Unit (PSU) pada sejumlah kelurahan/desa yang dipilih sebagai sampel. Pada setiap kelurahan/desa, lima rukun tetangga (RT) dipilih secara acak, dan dari tiap RT diambil dua keluarga. Selanjutnya, dari setiap keluarga, satu responden dipilih secara acak dengan syarat berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Pembagian responden laki-laki dan perempuan dilakukan secara seimbang (50:50). Pemilihan responden dilakukan secara acak menggunakan random kish grid paper untuk menghindari bias dari surveyor.
Metode ini memiliki margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data 95%, serta menggunakan teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
Ringkasan
Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto, mencapai 81%. Survei yang dilakukan pada 9-17 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia ini juga mengungkap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan keamanan nasional membaik, meskipun pemberantasan korupsi dinilai stagnan.
Meskipun puas, sebagian besar responden (68%) menginginkan adanya reshuffle kabinet dan meminta pemerintah menurunkan harga sembako. Survei ini juga menyoroti tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, di mana Presiden menempati posisi teratas, sementara partai politik memiliki tingkat kepercayaan terendah. Dalam hal elektabilitas partai, Gerindra unggul dengan 33,5%.