MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar mengambil langkah strategis dengan menyusun peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi untuk periode 2025–2027. Inisiatif krusial ini dirancang untuk memperkuat arah kebijakan daerah, demi memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Junda Maulana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, menegaskan bahwa penyusunan peta jalan ini adalah pedoman vital dalam upaya menekan laju inflasi di Sulawesi Barat. Menurutnya, dampak inflasi yang tak terkendali sangat luas, sehingga menjaga stabilitas harga menjadi prioritas utama. “Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga dengan baik, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ungkapnya saat kegiatan konsinyering penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 yang diselenggarakan di Mamuju, Kamis (23/10/2025).
Forum strategis tersebut mempertemukan berbagai pihak penting, termasuk anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam suasana kolaboratif, pemerintah daerah bersama BI merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dirancang untuk diimplementasikan selama tiga tahun mendatang.
Junda menjelaskan bahwa penyusunan dokumen baru ini menjadi keharusan mengingat masa berlaku peta jalan sebelumnya telah berakhir. “Melalui kegiatan konsinyering ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang telah berjalan. Apa yang terbukti efektif akan kita teruskan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali agar lebih maksimal,” tegasnya, menunjukkan komitmen pada perbaikan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Junda menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak dapat berdiri sendiri; ini adalah tugas kolektif yang menuntut kolaborasi semua pihak. Ia menguraikan bahwa kestabilan harga sangat bergantung pada tiga pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang ke seluruh pelosok wilayah. “Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi dari semua pemangku kepentingan,” katanya, mengulang pentingnya semangat kebersamaan.
Junda juga menyoroti perlunya memperluas fokus pengendalian inflasi. Bukan hanya terpusat pada dua daerah utama, Mamuju dan Majene, tetapi juga mencakup seluruh kabupaten lain yang memiliki keterkaitan erat dalam jaringan distribusi. Ia secara khusus mendorong pertimbangan kebijakan seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang. Kebijakan ini dinilai esensial untuk menjaga agar harga tetap stabil dan merata di semua daerah.
Menurut Junda, pengendalian inflasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. “TPID tidak hanya fokus pada angka inflasi semata, tetapi juga pada upaya penurunan kemiskinan, mengingat daya beli masyarakat yang lemah justru dapat memicu laju inflasi,” jelasnya, menghubungkan dimensi ekonomi makro dengan kondisi sosial masyarakat.
Di sisi lain, Eka Putra Budi Nugroho, Kepala Kantor BI Perwakilan Sulbar, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif penyusunan peta jalan ini. “Sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar, kami terus berkomitmen untuk memperkuat setiap upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen krusial yang selalu menjadi fokus perhatian kami, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” papar Eka, merinci pilar strategi BI.
BI Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi. Sinergi ini mencakup dukungan terhadap pemberian subsidi biaya transportasi, sebuah langkah vital untuk memperlancar distribusi bahan pokok di seluruh wilayah. “Dengan tuntasnya penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 ini, kami berharap arah kebijakan dapat terlaksana secara efektif, terukur, dan mampu memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Eka, penuh optimisme akan masa depan ekonomi Sulawesi Barat.
