Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengambil alih pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Purbaya menegaskan bahwa skema pembayaran tersebut sebaiknya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan memanfaatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara.
Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang berlangsung di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10), Purbaya mengusulkan agar Danantara menyisihkan Rp 2 triliun setiap tahunnya dari dividen BUMN. Ia meyakini bahwa jumlah tersebut lebih dari cukup untuk menutupi angsuran tahunan utang Kereta Cepat Whoosh.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menambahkan bahwa posisi pemerintah telah bulat; pembayaran utang Whoosh harus diupayakan tanpa mengandalkan APBN.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyoroti strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana pada obligasi, khususnya Surat Utang Negara (SUN). “Padahal, saya yakin uangnya (dividen yang diterima Danantara) setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” kritiknya. Purbaya, yang hadir bersama jajaran dewas dan CEO Danantara Rosan Roeslani, sempat mempertanyakan keahlian Danantara jika sebagian besar dananya hanya diinvestasikan kembali ke obligasi pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara menjelaskan bahwa kondisi dominasi obligasi ini bersifat sementara, hanya terjadi dalam tiga bulan terakhir karena keterbatasan waktu untuk mengembangkan proyek-proyek investasi lainnya. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki strategi tersebut ke depan, mengarahkan investasi pada proyek-proyek yang lebih mendorong perekonomian.
Meskipun Purbaya telah menyatakan bahwa pembayaran utang Whoosh melalui dividen sebesar Rp 2 triliun per tahun adalah “putusan final” baginya, pihak Danantara masih akan mempelajari lebih lanjut skema pembayaran yang paling tepat. Purbaya pun menyatakan akan menunggu hasil studi yang diajukan Danantara.
Lebih lanjut, Menkeu Purbaya memastikan bahwa selama struktur pembayarannya jelas, utang Kereta Cepat Whoosh seharusnya tidak menimbulkan masalah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan diskusinya dengan pihak kreditur seperti CDB, yang terpenting adalah kejelasan struktur pembayaran, bukan secara spesifik siapa yang membayar—apakah pemerintah atau Danantara. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan pihak pembayar.
Seluruh hasil pembahasan penting ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut bertujuan untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai kelanjutan penyelesaian utang proyek Whoosh, yang merupakan salah satu mega proyek strategis sejak era Presiden Joko Widodo.
Ringkasan
Menteri Keuangan mengusulkan agar pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggunakan dividen dari BUMN, tanpa membebani APBN. Dana sebesar Rp 2 triliun per tahun dari dividen BUMN yang dikelola Danantara dinilai cukup untuk menutupi angsuran tahunan utang Whoosh.
Meskipun Menkeu menyarankan pembayaran utang Whoosh dari dividen BUMN, Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema pembayaran yang paling tepat dan berkomitmen untuk memperbaiki strategi investasi mereka. Menkeu juga menyatakan kejelasan struktur pembayaran lebih penting daripada siapa yang membayar utang tersebut, dan hasil pembahasan ini akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
