Shoesmart.co.id MEDAN – Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut), selaku Koordinator Wilayah BI Sumatra, gencar mendorong pemerintah daerah di seluruh Sumatra untuk memperkuat sinergi. Tujuannya adalah menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di pulau yang kaya potensi ini.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatra yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, terungkap urgensi transformasi wilayah Sumatra. Transformasi ini diperlukan untuk menuntaskan berbagai hambatan investasi dengan strategi inovatif: Think Big, Start Small, Move Fast.
Kepala KPw BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menegaskan bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatra. Dalam Rakor tersebut, Rudy memperkenalkan konsep BATAM sebagai model kemudahan akses dan tata kelola yang dirancang untuk memikat investor.
Baca Juga: Potensi Besar Ekspor Nila dari Sumatra Utara, Bidik Pasar AS hingga Eropa
“Konsep BATAM ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan. Kami berharap konsep ini dapat diadopsi di daerah lain di Sumatra,” ujar Rudy dalam keterangan resmi yang dirilis pada Kamis (20/11/2025).
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 sendiri difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat investasi dan meningkatkan kinerja perekonomian di seluruh Sumatra.
Baca Juga: Pengangguran di Sumatra Barat Mayoritas Diploma-Sarjana, Kurang Lapangan Kerja?
Tiga sasaran utama menjadi fokus dalam Rakor ini. Pertama, percepatan penyusunan dan pembaruan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kedua, perbaikan iklim usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, penyusunan roadmap penguatan iklim investasi daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN).
Rudy menekankan bahwa sinergi antar lembaga adalah fondasi utama dalam mendukung promosi investasi yang terintegrasi di Sumatra.
Baca Juga: Sumatranomics 2025 Bahas Strategi Integrasi Ekonomi Sumatra
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, sependapat bahwa koordinasi dan sinergi lintas lembaga adalah kunci untuk menarik investasi. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi pelayanan perizinan. Kombinasi ketiganya, menurutnya, akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga mengusulkan forum konsultasi publik untuk penyusunan peraturan pelaksanaan terkait implementasi PP No.25/2025 dan No.28/2025,” kata Luki.
Senada dengan Luki, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menekankan pentingnya kepastian dan kemudahan perizinan investasi untuk pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kepastian dan kemudahan perizinan akan mendukung pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk sektor pariwisata terintegrasi yang dapat memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM,” jelas Iman.
Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti perlunya kepastian kebijakan terkait tata ruang dan layanan investasi. Kepastian ini akan memberikan jaminan legalitas dan meminimalisir risiko bagi investor.
“Transformasi kebijakan tata ruang difokuskan pada pembaharuan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang lebih adaptif, didukung digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor,” ujar Djuang.
Lebih lanjut, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan pentingnya pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap dan tepat. Hal ini penting dalam integrasi RDTR dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia, yaitu OSS-RBA. “Tujuannya adalah untuk mempercepat proses perizinan,” kata Ariawan.
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi se-Sumatra.
Rakor ini bertujuan untuk mendorong transformasi Sumatra dalam menyelesaikan hambatan investasi melalui penguatan kerja sama lintas daerah, pengembangan aglomerasi industri yang dapat membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatra.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah di Sumatra berupaya meningkatkan investasi melalui sinergi dan transformasi wilayah. Fokus utama adalah mempercepat penyusunan tata ruang, memperbaiki iklim usaha, dan menyusun roadmap penguatan investasi daerah. Konsep BATAM, yang menawarkan kemudahan perizinan, diharapkan dapat diadopsi di daerah lain di Sumatra.
Koordinasi dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama, termasuk transformasi pelayanan perizinan. Kepastian kebijakan terkait tata ruang dan layanan investasi, serta pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat, juga ditekankan untuk menarik investor. Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong transformasi Sumatra dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
