JAKARTA – Solikin M. Juhro telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Jumat (23/1/2026). Dalam kesempatan penting ini, Solikin memaparkan sejumlah pemikiran strategis mengenai arah kebijakan moneter ke depan, yang ia rangkum dalam satu kata kunci yang mudah diingat: ‘Semangka’.
Di awal paparannya, Solikin secara gamblang menjelaskan berbagai tantangan krusial yang membayangi perekonomian global. Ia menyoroti bahwa dinamika ekonomi dan geopolitik telah menjelma menjadi ‘kenormalan baru’ yang penuh ketidakpastian. Jika sebelumnya dunia akrab dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), kini kita telah memasuki era TUNA (turbulency, uncertainty, novelty, ambiguity). Transformasi ini menandakan bahwa volatilitas telah meningkat menjadi turbulensi, dan kompleksitas digantikan oleh ‘novelty’ atau kebaruan yang makin tinggi di era digital. Pergeseran dari VUCA ke TUNA ini menjadi landasan pemikirannya.
Memasuki tahun 2026, Solikin memproyeksikan lanskap ekonomi global masih akan dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan. Tensi geopolitik yang berlarut-larut diprediksi akan menahan laju pertumbuhan ekonomi dunia pada level moderat, sementara volatilitas di pasar uang global akan tetap tinggi. Gelombang ketidakpastian ini, menurut Solikin, tentu akan sangat memengaruhi pencapaian cita-cita perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju. Oleh karena itu, diperlukan navigasi yang cermat agar seluruh tujuan pembangunan dapat tercapai secara selaras dan berkelanjutan.
Dalam konteks menghadapi kompleksitas global tersebut, Solikin mengusung visi dan misi bertajuk ‘Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju’. Ia meyakini bahwa visi misi ini merupakan strategi paling tepat dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang dinamis. Untuk menerjemahkan misi luhur tersebut ke dalam kerangka yang lebih konkret dan terukur, Solikin kemudian mengusulkan delapan strategi kebijakan yang terintegrasi, yang ia singkat dengan akronim ‘Semangka’.
Solikin menjelaskan bahwa ‘Semangka’ merupakan representasi dari delapan elemen kebijakan yang saling menguatkan, dirancang sebagai satu paket kebijakan terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita pemerintah. Kedelapan elemen tersebut meliputi:
- Stabilitas makro ekonomi dan keuangan
- Ekonomi syariah dan pesantren
- Makroprudensial yang inovatif
- Akselerasi reformasi struktural
- Navigasi stabilitas harga pangan
- Gerak UMKM dan ekonomi kreatif
- Keandalan digitalisasi sistem pembayaran
- Aksi bersama sinergi dan kolaborasi
Kedelapan pilar ini, menurutnya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berperan sebagai kunci keberhasilan setiap langkah kebijakan.
Memulai rincian strateginya, Solikin menjelaskan pilar pertama adalah Stabilitas Makro Ekonomi dan Keuangan. Di tengah gejolak global, stabilitas ini berfungsi sebagai jangkar utama untuk ketahanan ekonomi nasional. Tiga pilar fundamental yang tak terpisahkan adalah stabilitas nilai rupiah, inflasi yang rendah dan terkendali, serta sistem keuangan yang sehat. Untuk menopang pilar-pilar ini, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran kebijakan terintegrasi yang mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selanjutnya, strategi kedua menitikberatkan pada pengembangan Ekonomi Syariah dan Pesantren. Inisiatif ini selaras dengan Asta Cita ke-4 pemerintah, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Ekonomi pesantren, tegas Solikin, adalah modal sosial yang mampu mendorong produktivitas ekonomi nasional, mengingat peran strategis pesantren sebagai pusat pendidikan, sosial, sekaligus simpul ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi pesantren melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha, mencakup pembiayaan syariah, akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan pendampingan berkelanjutan.
Strategi ketiga diarahkan melalui inovasi kebijakan Makroprudensial yang Inovatif. Ini menjadi instrumen kunci untuk mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif. Di tengah keterbatasan instrumen kebijakan lain bank sentral, kebijakan makroprudensial semakin diandalkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah global. Intermediasi yang efektif adalah jembatan utama agar aktivitas ekonomi produktif dapat tumbuh secara berkelanjutan. Inovasi BI diwujudkan melalui penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, dengan memberikan insentif likuiditas yang lebih terarah kepada sektor-sektor prioritas, mulai dari pertanian, industri pengolahan UMKM, hingga ekonomi hijau dan sektor berbasis nilai tambah. Untuk lebih mendorong intermediasi ini, BI juga meluncurkan program baru bernama PINISI, yakni Percepatan Intermediasi Perbankan, dengan prinsip menjembatani pasokan likuiditas dan permintaan kredit.
Pilar keempat adalah Akselerasi Reformasi Struktural, yang merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Strategi ini sejalan dengan Asta Cita ke-5 dan ke-7, dengan fokus utama pada transformasi sektor riil. Hal ini diwujudkan melalui percepatan hilirisasi dan penguatan industri berbasis manufaktur prioritas, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah, melainkan mampu menciptakan nilai tambah, produktivitas, dan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri. Dalam konteks ini, Bank Indonesia berperan strategis sebagai enabler reformasi struktural dengan menjaga stabilitas makro ekonomi, sekaligus mengarahkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembiayaan di sektor produktif dan prioritas.
Melanjutkan ke strategi kelima, Solikin memaparkan mengenai Navigasi Stabilitas Harga Pangan. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar strategis bagi makro ekonomi pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia memegang peranan strategis dalam menavigasi stabilitas harga pangan melalui penguatan pembiayaan sektor pertanian dan pangan strategis, serta digitalisasi ekosistem pangan. Orkestrasi kebijakan ini diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang juga melibatkan lebih dari 2.000 UMKM binaan BI. Upaya ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan nasional dan program strategis pemerintah, seperti MBG.
Strategi keenam diarahkan untuk menjadikan UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai mesin utama pertumbuhan inklusif, sekaligus sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional. UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Dalam kerangka ini, BI mendorong digitalisasi UMKM secara menyeluruh (end-to-end), mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, efisiensi sistem pembayaran, adopsi teknologi produksi, integrasi ke online marketplace dan sektor ekspor. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS, misalnya, meningkatkan produktivitas, skala usaha, transparansi, dan kualitas pencatatan keuangan. Melalui pendekatan komprehensif ini, UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan tumbuh lebih cepat, menjadi pilar pertumbuhan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Adapun strategi ketujuh adalah mengenai Keandalan Digitalisasi Sistem Pembayaran. Solikin menekankan komitmen Bank Indonesia untuk terus mengakselerasi transformasi sistem pembayaran secara konsisten, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) Tahun 2030. Inisiatif ini sangat krusial dalam mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan di era digital.
Terakhir, strategi kedelapan adalah tentang Aksi Bersama Sinergi dan Kolaborasi. Solikin menyoroti bahwa berbagai inisiatif yang berjalan parsial di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) merupakan kondisi yang ‘necessary‘ (perlu), namun belum ‘sufficient‘ (cukup). Setiap instansi memang memiliki program untuk mendukung pembangunan, tetapi di tengah ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin tinggi, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antarpihak mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
Solikin menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan dan pemikiran yang ia sampaikan merupakan buah pikiran yang matang, dalam rangka memperkuat peran Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif demi kemajuan Indonesia.
Ringkasan
Solikin M. Juhro, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, memaparkan strategi kebijakan moneter berjudul ‘Semangka’ dalam uji kelayakan dan kepatutan. Strategi ini dirancang untuk menghadapi era ‘TUNA’ (turbulensi, ketidakpastian, kebaruan, ambiguitas) dan ketidakpastian ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026. Visi utamanya adalah memperkuat sinergi demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif.
Akronim ‘Semangka’ merepresentasikan delapan pilar kebijakan yang terintegrasi, meliputi stabilitas makroekonomi, ekonomi syariah, makroprudensial inovatif, reformasi struktural, stabilitas harga pangan, penggerak UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, serta sinergi dan kolaborasi. Kedelapan elemen ini bertujuan menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif demi kemajuan Indonesia.
